Page 51 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 08 NOVEMBER 2019
P. 51
GUGATAN PRA PERADILAN PT KDH YANG LANGGAR ATURAN KETENAGAKERJAAN
Title
DITOLAK
Media Name suara.com
Pub. Date 07 November 2019
https://www.suara.com/news/2019/11/07/113328/gugatan-pra-peradilan-pt- kdh-
Page/URL
yang-langgar-aturan-ketenagakerjaan-ditolak
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Balai Karimun (TBK) kelas II, Antoni
Trivolta, menggugurkan permohonan gugatan pra peradilan yang diajukan dua
terdakwa pimpinan PT KDH, yaitu I dan MY, dalam dugaan kasus tidak memungut
dan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan terhadap 156 pekerja.
"Hakim PN Tanjung Balai Karimun menetapkan permohonan pemohon dianggap
gugur. Pemohon dibebankan untuk membayar beaya perkara sejumlah lima ribu
rupiah," kata Antoni, saat membacakan penetapan gugatan pra peradilan di ruang
sidang Cakra, PN TBK, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Rabu (6/11/2019).
Sidang pra peradilan Nomor 1/Pra.Pid/2019/PN.TBK yang berjalan selama 15 menit,
dihadiri oleh kuasa hukum dua terdakwa sebagai Pemohon I dan II. Hadir pula Plt.
Kepala UPT Binwasnaker K3 Tanjung Balai Karimun, Mujarab Mustafa dan PPNS
Ketenagakerjaan Tanjung Balai Karimun, Riaiswety selaku termohon I dan II.
Kasubdit Penyidikan Tindak Pidana Norma Ketenagakerjaan dan K3, Dit.BPHK, Ditjen
Binwasnaker & K3 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Agus Subekti berharap,
penetapan hakim PN TBK kepada PT. KDH dalam persidangan pidana, bisa
memberikan efek jera dalam hal pemenuhan peraturan perundang-undangan BPJS
Ketenagakerjaan.
"Kami telah melakukan pembinaan secara optimal, tetapi banyak perusahaan belum
mentaati aturan yang telah diberikan," katanya usai mengikuti sidang pra peradilan.
Agus menambahkan, Kemnaker berharap, perkara ini menjadi pembelajaran bagi
perusahaan untuk mentaati semua peraturan termasuk pembayaran BPJS
Ketenagakerjaan. Kemnaker berupaya terus untuk melakukan penegakan hukum
ketenagakerjaan agar iklim hubungan industrial menjadi harmonis.
Page 50 of 135.
