Page 49 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 08 NOVEMBER 2019
P. 49
Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum ditetapkan dan
diumumkan secara serentak oleh gubernur setiap daerah pada 1 November 2019
dengan keputusan gubernur.
"Intinya, penetapan UMP tahun 2020 merupakan kewenangan gubernur.
Berdasarkan data Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional dari BPS, kenaikan
Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 sebesar 8,51 persen," kata Haiyani.
Direktur Pengupahan Kemnaker, Dinar Titus Jogaswitani menambahkan, hingga saat
ini sudah 20 provinsi yang telah mengumumkan penetapan dan menyampaikan
laporan tentang penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2020 kepada Kemnaker.
Dari 20 provinsi yang telah menyampaikan laporan tentang besaran UMP tersebut,
sebanyak 19 sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015
tentang Pengupahan.
"Sampai sore ini, terpantau 20 provinsi yang telah menetapkan UMP oleh gubernur.
Namun 1 provinsi diantaranya masih tidak sesuai dengan ketetapan, " kata Dinar.
Mengenai provinsi- provinsi yang belum menyampaikan laporannya, Dinar menduga
bisa saja sudah diumumkan, namun laporannya masih menyusul karena
Keputusannya belum ditandatangani oleh gubernur atau belum disampaikan kepada
Kami.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan terdahulu, M Hanif Dhakiri telah merilis surat
soal data inflasi Nasional dan Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 yang dipergunakan
sebagai dasar perhitungan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2020
pada 15 Oktober 2019.
Page 48 of 135.
