Page 69 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 DESEMBER 2019
P. 69
Title UPAH TAK DIBAYAR, PEKERJA BUMD KABUPATEN BOGOR NGADU KE DPRD
Media Name republika.co.id
Pub. Date 07 Desember 2019
https://republika.co.id/berita/q24d64423/upah-tak-dibayar-pekerja-bumd -kabupaten-
Page/URL
bogor-emngaduem-ke-dprd
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Pekerja PT Prayoga Pertambangan dan Energi (PPE) mendatangi Gedung Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor. Para pekerja meminta DPRD
untuk mengadvokasi mereka yang tak memperoleh upah.
Ketua Serikat Pekerja PT PPE, Hidayatul Mustafid menjelaskan BUMD (Badan Usaha
Milik Daerah) Kabupaten Bogor itu belum membayar upah sekitar 156 karyawan.
Karena itu, ia meminta, DPRD dapat mencari solusi bagi mereka.
"Kami meminta kepada ketua DPRD dapat melangkah konkrit melakukan investigasi
maupun pansus terhadap PT PPE. Sehingga biar kita jelas terang benderang bahwa
PPE ini harus dibawa kemana sih ke depan kan begitu," kata Mustafid di Gedung
DPRD Kabupaten Bogor, Jumat (6/12) lalu.
Mustafid menilai, Pelaksana Tugas (PLT) Direktur PT. PPE, Azzahir untuk
menjalankan roda perusahaan belum dapat dirasakan. Sehingga, dia mendesak agar
DPRD membentuk panitia khusus (Pansus) agar dapat menjalankan roda
perusahaan dan membayar gaji karyawan.
"Kita mendorong untuk melakukan pansus terhadap PT PPE," katanya.
Diketahui, Berdasarkan surat nomor 1.1/190.1/PPE-CS/X/2019 yang ditandatangani
Direktur PT PPT lama yakni, Radjab Tampubolon tertanggal 7 Oktober 2019, seluruh
karyawan PT PPE diliburkan hingga waktu yang tidak ditentukan kecuali tenaga
pengamanan. Sehingga, para pekerja belum mengetahui kejelasan nasib mereka.
"Tertuang di bulan oktober itu bahwa karyawan diliburkan. Dalam tanpa petik
'diliburkan' itu kan harus menerima gaji dong, seharusnya begitu," katanya.
Dewan Pembina Serikat Pekerja PT PPE, Jajang Furqon meminta DPRD dapat
memfasilitasi kebutuhan karyawan PT PPE. Jajang menyatakan, opsi untuk
menyehatkan perusahaan harus dapat dipertanggungjawabkan.
"Supaya kita bisa memulai dari mana arah prioritas penyelesaian kalau memang itu
PPE itu opsinya diselamatkan," kata Jajang.
Jika karyawan diliburkan, Jajang menyatakan, perusahaan harusnya tetap
Page 68 of 150.
