Page 21 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 AGUSTUS 2019
P. 21
"Menghapus perdagangan orang dalam rantai migrasi tenaga kerja memerlukan
kerja sama erat dan berkesinambungan dari berbagai pihak," kata Eva melalui rilis
tertulis, Minggu (4/8/2019).
Eva menjelaskan kegiatan sosialisasi migrasi di wilayah Sulsel ini untuk
mempromosikan Tata Kelola Terintegrasi dalam Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang (TPPO) dan mengurangi kejahatan terkait di daerah
perbatasan.
Selain itu, ia mengatakan sesuai UU Nomor 18 Tahun 2017 setiap PMI yang akan
bekerja ke Luar negeri harus memenuhi berbagai persyaratan.
Beberapa di antaranya berusia minimal 18 tahun, memiliki kompetensi, sehat
jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, serta
memiliki dokumen yang dipersyaratkan.
Terbanyak ke Malaysia
Sementara itu, Kepala Misi IOM Dejan Micevski mengungkapkan rata-rata per tahun
Indonesia mengirimkan 200.000 pekerja migran ke luar negeri, dengan Malaysia
sebagai negara tujuan terbanyak.
Jumlah tersebut hanya mencakup jumlah pekerja migran terdata atau ditempatkan
berdasarkan prosedur pemerintah.
Selebihnya, pekerja migran yang bermigrasi tanpa melalui prosedur resmi
diindikasikan masih sangat tinggi, khususnya ke Malaysia.
"Hal ini bisa dilihat dari data deportan yang kembali ke Indonesia melalui pelabuhan
Nunukan, Entikong maupun Tanjung Pinang. Tiga pelabuhan itu merupakan daerah-
daerah perbatasan langsung dengan Malaysia," katanya.
Asal tahu saja, IOM sendiri adalah organisasi internasional bidang pekerja migran
yang menginduk pada (Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Di Indonesia, organisasi ini fokus pada penangan isu Tindak Pidana Perdagangan
Orang (human trafficking), khususnya di enam kabupaten di Nusa Tenggara Timur,
yakni Belu, Sika, Manggarai, Ende, Kupang, dan Timor Tengan Utara.
Page 20 of 78.
