Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 AGUSTUS 2019
P. 67
Title LPSK REKOMENDASIKAN PELAKU TPPO TAK DIBERI REMISI DAN BAYAR GANTI RUGI
Media Name antaranews.com
Pub. Date 05 Agustus 2019
https://www.antaranews.com/berita/995316/lpsk-rekomendasikan-pelaku-tp po-tak-
Page/URL
diberi-remisi-dan-bayar-ganti-rugi
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengajukan rekomendasi
agar para pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak mendapatkan haknya
sebagai narapidana berupa remisi sebelum melakukan kewajiban membayar
restitusi atau ganti rugi kepada korbannya.
"Secara eksplisit LPSK merekomendasikan terpidana pelaku perdagangan orang
jangan diberi remisi kalau tidak membayar restitusi. Restitusi adalah hak korban
tindak pidana perdagangan orang," ungkap Wakil Ketua LPSK Antonius PS Wibowo
di kantor LPSK di Cijantung, Jakarta Timur, Senin.
Menurut catatan yang dimiliki LPSK, lembaga itu sudah mengajukan ganti rugi
korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada periode 2015-2018 sebesar
Rp15,423 miliar. Namun pengadilan hanya memutuskan Rp5,128 miliar dan yang
dibayarkan kepada korban hanya Rp922 juta.
Kenyataan tersebut, menurut Wibowo, membuat diperlukannya advokasi bersama
supaya penegak hukum semakin sadar dengan hak korban TPPO.
Sedikitnya jumlah realisasi pembayaran ganti rugi kepada korban, meski pengadilan
sudah memutuskan jumlahnya adalah juga karena belum adanya petunjuk teknis
sita aset pelaku yang sudah dipidana karena perdagangan manusia.
Di UU TPPO pasal 48-50 sebetulnya ada amanat undang-undang yang mengatakan
bahwa harta terpidana pelaku TPPO boleh disita untuk membayar restitusi kepada
korban.
"Itu yang juknisnya belum selesai dibahas," ujarnya merujuk kepada UU Nomor 21
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Selama periode 2015-2019, LPSK sudah menangani 318 korban TPPO dengan 215 di
antaranya adalah perempuan dan 53 berusia di bawah umur.
Page 66 of 78.
