Page 112 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2021

Judul Polemik UMP 2022, Kemenaker Persilakan Pihak yang Tidak Setuju
Tempuh Jalur Hukum
Nama Media bisnis.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20211102/12/1461332/polemik-ump-
2022-kemenaker-persilakan-pihak-yang-tidak-setuju-tempuh-jalur-
hukum
Jurnalis Nyoman Ary Wahyudi
Tanggal 2021-11-02 20:45:00
Ukuran 0

Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Chairul Harahap (Kepala Biro Humas Kemenaker) Bagi para pihak yang tidak puas,
mereka bisa menggunakan mekanisme gugatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

positive - Chairul Harahap (Kepala Biro Humas Kemenaker) Penetapan Upah Minimum tahun
2022 secara mayoritas diprediksi mengalami kenaikan walau belum bisa memenuhi ekspektasi
semua pihak. Hal tersebut harus diapresiasi sebagai langkah maju, mengingat kita masih dalam
masa pemulihan dari dampak Covid-19

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) KSPI minta menggunakan KHL merujuk pada UU Nomor
13/2003, karena kami sedang menggugat UU Cipta Kerja, sehingga PP Nomor 36/2021 tentang
Pengupahan juga tidak boleh

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mempersilakan sejumlah pemangku kepentingan
yang tidak puas terkait dengan mekanisme penetapan upah minimum provinsi atau UMP 2022
menempuh jalur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepala Biro Humas
Kemenaker Chairul Harahap mengatakan, kementeriannya masih menunggu data pertumbuhan
ekonomi dan ketenagakerjaan yang disiapkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menghitung
kenaikan UMP 2022.

111