Page 268 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2021

Judul Penetapan UMK 2022 Akan Mengacu UU Cipta Kerja dan PP tentang
Pengupahan
Nama Media bisnistoday.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://bisnistoday.co.id/penetapan-umk-2022-akan-mengacu-uu-cipta-
kerja-dan-pp-tentang-pengupahan/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-11-02 11:42:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Soal besaran 7 persen atau berapa itu, itu
mengacu pada aturan mana, dasarnya apa. Terus terang kami tidak tahu dasarnya apa

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Karena sudah ada UU Cipta Kerja dan PP
36/2021, tentu Permenaker 18/2020 itu tidak dipakai lagi

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Kami menguji, ada 64 komponen, untuk
Jakarta saja, hasilnya KHLnya di bawah upah minimum. Tidak naik. Kita masukkan yang lain,
wong inflasinya rendah, perekonomian juga malah ngedrop

neutral - Adi Mahfudz (Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengupahan Nasional (DPN)) Ini bukan
acuan atau dasar untuk menetapkan, ini cuma untuk menyeimbangkan data (KSPI) saja

neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Harapan kami, pemerintah daerah dalam
hal ini kepala daerah baik gubernur, walikota, maupun bupati, hendaknya mengikuti PP 36/2021.
Khususnya di sini para gubernur, karena gubernur yang mengeluarkan upah minimum provinsi

Ringkasan

Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
mempertanyakan dasar aturan yang dipakai Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) atas
permintaan kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2022 sekitar 7 persen sampai
10 persen. "Soal besaran 7 persen atau berapa itu, itu mengacu pada aturan mana, dasarnya
apa. Terus terang kami tidak tahu dasarnya apa," kata Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani
dalam konferensi pers daring soal pengupahan di Jakarta, Selasa (2/11).

267