Page 292 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2021
P. 292

Judul               Aliansi Buruh Banten Bersatu Minta Penetapan Kenaikan Upah Tahun
                                    2022
                Nama Media          biem.co
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.biem.co/read/2021/11/02/88259/aliansi-buruh-banten-
                                    bersatu-minta-penetapan-kenaikan-upah-tahun-2022/
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-11-02 10:25:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000
                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              negative - Nurlubis (Orator) Serta Cabut UU 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan ketentuan
              peraturan turunan lainnya

              neutral - Nurlubis (Orator) Kami meminta Kenaikan UMP Banten sebesar 8,95 persen, Kenaikan
              UMK se-Provinsi Banten 13,5 persen dan UMSK tahun 2021 dan 2022 wajib di berlaku



              Ringkasan

              Ratusan Buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) kembali melakukan
              aksi demonstrasi di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug-Serang, Selasa
              (2/11/2021).  Dalam  aksinya  mereka  kembali  meminta  untuk  menetapkan  upah  tahun  2022
              sebesar 10 persen.



              ALIANSI BURUH BANTEN BERSATU MINTA PENETAPAN KENAIKAN UPAH TAHUN
              2022

              Ratusan Buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) kembali melakukan
              aksi demonstrasi di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug-Serang, Selasa
              (2/11/2021).  Dalam  aksinya  mereka  kembali  meminta  untuk  menetapkan  upah  tahun  2022
              sebesar 10 persen.

              Nurlubis salah satu masa aksi dalam orasi politiknya juga meminta untuk mencabut keputusan
              Menteri Tenaga Kerja Nomor 104 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan hubungan kerja
              selama masa pandemi Covid-19.

              "Serta Cabut UU 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan ketentuan peraturan turunan lainnya,"
              katanya.


                                                           291
   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297