Page 110 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 APRIL 2020

Title 18.009 TENAGA KERJA DI JATIM TERDAMPAK COVID-19, DI-PHK HINGGA DIRUMAHKAN
Media Name detik.com
Pub. Date 08 April 2020
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/4969250/18009-tenaga-kerja-di -jatim-
Page/URL
terdampak-covid-19-di-phk-hingga-dirumahkan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Wabah virus Corona di Jawa Timur berdampak pada 18.009 tenaga kerja. Dari
18.009 tenaga kerja, 1.923 orang terkena PHK dan 16.086 dirumahkan untuk
sementara waktu oleh perusahaannya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar
Parawansa menyebut para pekerja yang terkena PHK maupun dirumahkan untuk
sementara waktu berasal dari 29 perusahaan berbeda di Jatim.

"Jadi ada 29 perusahaan yang ada di beberapa kabupaten/kota di Jatim. Yang PHK
1.923, lalu yang dirumahkan total 16.086," kata Khofifah di Gedung Grahadi, Rabu
(8/4/2020). Khofifah menjelaskan 29 perusahaan tersebut tersebar di beberapa
kabupaten/kota di Jatim. Mayoritas perusahaan yang merumahkan atau
mengenakan PHK pekerjanya berada pada sektor perhotelan dan perindustrian.

"Jadi, sesuai data, ada 1 di Banyuwangi, 2 di Jombang, 3 di Gresik. Kemudian ada di
Lamongan 3 perusahaan, Ngawi ada 1 perusahaan, kemudian ada 2 perusahaan di
Kota Blitar. Kota Batu 1. Itu dari data saya, belum semuanya, total ada 29
perusahaan," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menjelaskan
pekerja yang termasuk dalam kategori dirumahkan bukanlah dipecat, melainkan
diliburkan perusahaan.

"Jadi mereka dirumahkan di rumah atau disebut dengan diliburkan. Banyak yang
dirumahkan tapi belum di-PHK. Untuk yang dirumahkan kami sampaikan ke
Kemenaker untuk dapat program Prakerja, dapat insentif," jelasnya. Emil juga
mengakui sektor perhotelan merupakan sektor yang paling terdampak. Saat ini saja
okupansi hotel merosot tajam, terutama di Banyuwangi dan Batu.

"Saat ini Pemprov mengupayakan pemberian insentif (untuk pekerja) ke
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)," terang Emil. Emil menambahkan
pihaknya masih mengupayakan membantu sektor perhotelan agar bisa dibebaskan
dalam hal pembayaran pajak 10 persen.

"Tapi itu tetap wewenang pemerintah pusat. Memang ada usulan tersebut
mengenai pembayaran pajak untuk sementara dihapuskan karena wabah ini, tapi
wewenangnya di pusat," pungkas Emil.

Page 109 of 234.