Page 114 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 APRIL 2020

"Kita lihat bukan hanya pekerja atau buruhnya, pekerja migran, atau TKA, ternyata
perusahaan-perusahaan atau industri di Jabar merasakan dampaknya," kata Ade
melalui ponsel, Rabu (8/4/2020).

Pandemi Covid-19, katanya, berdampak terhadap penurunan produktivitas karena
bahan baku karena impor tidak bisa masuk, masalah order, dan sebagainya.

Penghimpunan data terdampak, katanya, dilakukan bersama dinas tenaga kerja di
tingkat kabupaten dan kota, juga menugaskan UPTD pengawasan untuk
berkomunikasi dan berkoordinasi dengan manajemen perusahaan dan juga pekerja
atau serikat pekerja.

"Kebetulan pemerintah pusat memiliki program Kartu Pra Kerja. Tadinya melalui
kartu ini setiap pengangguran, pencari kerja, itu kan dapat pelatihan di BLK atau di
LPK dibiayai pemerintah. Karena ada dampak Covid-19, kemudian para kadis juga
menyampaikan kepada staf khusus menteri, bagaimana kalau Kartu Pra Kerja ini
menjadi salah satu upaya pemerintah pusat untuk memberi insentif kepada mereka
yang terdampak Covid-19," katanya.

Ade mengatakan dinasnya menyiapkan data perusahaan dan pekerjanya, baik yang
dirumahkan maupun yang di-PHK.

Data ini sudah dikirim kepada pemerintah pusat untuk menjadi bahan kebijakan
Kemenko Perekonomian dan Kemenaker untuk program Kartu Pra Kerja di Jawa
Barat.

"Kartu Pra Kerja-nya ada penyesuaian dengan Covid-19, jadi nanti pelatihannya
online, biaya pelatihan online dibayar oleh negara, kemudian setiap penerima kartu
itu akan mendapatkan insentif sebulan Rp 600.000, selama 4 bulan. Kemudian
pelatihan online dan survei kepekerjaan itu diberikan anggaran Rp 150.000. Jadi
total dari APBN Rp 3,55 juta untuk satu orang," katanya.

(Sam) Artikel ini telah tayang di tribunjabar.id dengan judul 53 Ribu Pekerja di
Jabar Terdampak Covid-19, Ada yang Dirumahkan dan Terkena PHK.

Page 113 of 234.