Page 165 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 APRIL 2020
P. 165

Title          PEMERINTAH IMBAU PENGUSAHA PERTAMBANGAN TAK LAKUKAN PHK
               Media Name     republika.co.id
               Pub. Date      08 April 2020
                              https://republika.co.id/berita/q8gu69383/pemerintah-imbau-pengusaha-pe rtambangan-
               Page/URL
                              tak-lakukan-phk
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive












               Ditengah merebaknya wabah virus corona membuat semua sektor terdampak, salah
               satunya industri pertambangan. Meski begitu, pemerintah berharap para
               perusahaan tambang tak melakukan PHK.

               Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Ditjen Minerba Kementerian
               ESDM Sri Raharjo menjelaskan ada beberapa kebijakan mikro dari Dirjen Minerba
               kepada perusahaan pertambangan.

               Melalui surat edaran dijelaskan, salah satu kebijakan mikro yang disampaikan yakni
               meminta kepada perusahaan tambang agar seoptimal mungkin untuk tidak
               melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan apapun. Termasuk
               apabila terjadi penurunan tingkat produksi.

               "Seoptimal mungkin kita harap perusahaan hindari PHK dengan alasan apapaun jika
               terjadi penurunan tingkat produksi," ujar Sri Raharjo, Rabu (8/4).

               Selain kebijakan pelarangan PHK, Kementerian ESDM juga meminta perusahaan
               melakukan upaya-upaya pencegahan penuralaran Covid-19. Meningkatkan
               kewaspadaan dan kesiapan, alokasi sumber daya tambahan berupa anggaran,
               sarana, tenaga medis dan non medis untuk pencegahan dan penanganan Covid-19.

               Lalu tetap melaksanakan kewajiban perusahaan sebagaimana biasa. Jika ada
               pegawai yang mengalami gejala Covid-19 segera menghubungi petugas kesehatan.
               Kemudian, melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan secara nasional.

               "Intiya ada beberpa kebijakan yang ditetapkan Direktorat Jenderal Minerba, hal-hal
               detail yang harus dilakukan para pelaku usaha dalam rangka upaya penegahan
               Covid-19," jelasnya.

               Lebih lajut dirinya mengatakan, di Kementerian ESDM sendiri sudah berjalan
               kebijakan WFH, yang akan diberlakukan sampai 19 April 2020. Bisa diperpanjang
               sesuai dengan kebutuhan. "Pelayanan tetap berlangsung dengan online, pelayanan
               kepada masyarakat tetap berjalan tanpa datang ke Kantor Minerba," paparnya.





                                                      Page 164 of 234.
   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170