Page 161 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 APRIL 2020

Title KEMENAKER: 1,2 JUTA PEKERJA DIRUMAHKAN
Media Name republika.co.id
Pub. Date 08 April 2020
Page/URL https://republika.co.id/berita/q8gzrd425/kemenaker-12-juta-pekerja-dir umahkan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat total ada 1,2 juta orang
pekerja yang dirumahkan dan menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK)
sebagai dampak dari pandemi Covid-19.
"Total jumlah perusahaan yang merumahkan pekerja dan PHK 74.430 perusahaan
dengan jumlah pekerja/buruh/tenaga kerja 1.200.031 orang," kata Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu
(8/4).
Berdasarkan data Kemenaker per 7 April 2020, sektor formal yang dirumahkan dan
terkena PHK 39.977 perusahaan dan jumlah pekerja/buruh/tenaga kerja 1.010.579
orang. Perinciannya, yakni pekerja formal yang dirumahkan ada 873.090 orang dari
17.224 perusahaan, dan yang terkena PHK 137.489 orang dari 22.753 perusahaan.
Sementara itu, jumlah dan tenaga karyawan terdampak Covid-19 di sektor informal
34.453 perusahaan dengan jumlah pekerja 189.452 orang. Terkait hal itu, Menaker
Ida meminta dunia usaha menjadikan PHK sebagai langkah terakhir dalam upaya
mengatasi dampak Covid-19 terhadap perekonomian.

Situasi memang berat, menurut Menaker Ida, tapi ini adalah saat yang tepat bagi
pemerintah, dunia usaha dan pekerja untuk bersinergi mencari solusi mengatasi
dampak penyakit yang disebabkan virus corona baru itu. Untuk menghindari
skenario tersebut, dia sudah berdialog dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) dan berbagai serikat pekerja/buruh mencari solusi serta langkah antisipasi
dan penanganan dampak Covid-19 kepada dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan.

Selain itu, Menaker Ida juga meminta perusahaan untuk melakukan langkah-
langkah lain untuk menghindari skenario PHK, seperti mengurangi upah dan fasilitas
pekerja tingkat atas, seperti manager dan direktur, mengurangi shift kerja,
membatasi atau menghapuskan kerja lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi
hari kerja, dan meliburkan atau merumahkan pekerja secara bergilir untuk
sementara waktu.

Pihak Kemenaker sendiri sudah melakukan koordinasi dengan Dinas
Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia terkait masalah di sektor tersebut. "Kami juga
melakukan percepatan pelaksanaan Kartu Prakerja dengan sasaran pekerja atau
buruh yang ter-PHK dan pekerja atau buruh yang dirumahkan, baik formal maupun
informal," kata Menaker Ida.

Page 160 of 234.