Page 198 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 APRIL 2020
P. 198
Title PEMBAHASAN OMNIBUS LAW CIPTAKER DIMINTA PERTIMBANGKAN BERBAGAI KAJIAN
Media Name sindonews.com
Pub. Date 08 April 2020
https://nasional.sindonews.com/read/1583353/12/pembahasan-omnibus-law- ciptaker-
Page/URL
diminta-pertimbangkan-berbagai-kajian-1586357318
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang kini mulai dibahas
Badan Legislasi DPR masih terus menuai kontroversi. Dalam situasi inilah, tak hanya
opini beberapa pihak yang patut didengar.
Hal ini dikatakan M Yusuf Wibisono, akademisi dari Universitas Islam Sunan Gunung
Djati. Menurutnya, DPR juga harus melihat kajian atau diskusi publik yang
membahas secara ilmiah dan objektif isi RUU.
Yusuf beberapa bulan terakhir melakukan kajian terkait kontroversi RUU Ciptaker.
Menurut Yusuf, suara terkait RUU Ciptaker di media, perlu diperkaya dengan kajian-
kajian dari berbagai perspektif.
"Karena ini kan Omnibus Law, gabungan banyak undang-undang. Kebayang kan, ini
tuh bangunan atau rancangan bangunan yang sangat besar. Kalau ia dibuat dengan
tujuan memperbaiki iklim perekonomian, artinya banyak aspek yang harus dibahas
di situ," kata Yusuf, Rabu (8/4/2020).
"Yang diperbaiki yang mana, yang diperdalam yang mana, yang didiskusikan yang
mana harus jelas. Memang tidak mungkin diterima semua, atau sebaliknya, ditolak
semua, padahal dibahas saja belum," tambahnya.
Pegiat kelompok diskusi Madrasah Malam Reboan UIN SGD Bandung itu
menyatakan, dalam salah kajiannya bersama kolega akademisi lain, RUU Omnibus
Law Cipta Lapangan Kerja akan merevisi 51 Pasal dari UU Nomor 13/2003 tentang
Ketenagakerjaan.
Berdasarkan outlook perekonomian 2020 yang dirilis oleh Kementerian Koordinator
Perekonomian, isu ketenagakerjaan menjadi salah satu tantangan internal atas
perekonomian Indonesia pada tahun depan.
Page 197 of 234.

