Page 198 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 APRIL 2020
P. 198

Title          PEMBAHASAN OMNIBUS LAW CIPTAKER DIMINTA PERTIMBANGKAN BERBAGAI KAJIAN
               Media Name     sindonews.com
               Pub. Date      08 April 2020
                              https://nasional.sindonews.com/read/1583353/12/pembahasan-omnibus-law- ciptaker-
               Page/URL
                              diminta-pertimbangkan-berbagai-kajian-1586357318
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive



















               Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang kini mulai dibahas
               Badan Legislasi DPR masih terus menuai kontroversi. Dalam situasi inilah, tak hanya
               opini beberapa pihak yang patut didengar.

               Hal ini dikatakan M Yusuf Wibisono, akademisi dari Universitas Islam Sunan Gunung
               Djati. Menurutnya, DPR juga harus melihat kajian atau diskusi publik yang
               membahas secara ilmiah dan objektif isi RUU.

               Yusuf beberapa bulan terakhir melakukan kajian terkait kontroversi RUU Ciptaker.
               Menurut Yusuf, suara terkait RUU Ciptaker di media, perlu diperkaya dengan kajian-
               kajian dari berbagai perspektif.

               "Karena ini kan Omnibus Law, gabungan banyak undang-undang. Kebayang kan, ini
               tuh bangunan atau rancangan bangunan yang sangat besar. Kalau ia dibuat dengan
               tujuan memperbaiki iklim perekonomian, artinya banyak aspek yang harus dibahas
               di situ," kata Yusuf, Rabu (8/4/2020).

               "Yang diperbaiki yang mana, yang diperdalam yang mana, yang didiskusikan yang
               mana harus jelas. Memang tidak mungkin diterima semua, atau sebaliknya, ditolak
               semua, padahal dibahas saja belum," tambahnya.

               Pegiat kelompok diskusi Madrasah Malam Reboan UIN SGD Bandung itu
               menyatakan, dalam salah kajiannya bersama kolega akademisi lain, RUU Omnibus
               Law Cipta Lapangan Kerja akan merevisi 51 Pasal dari UU Nomor 13/2003 tentang
               Ketenagakerjaan.

               Berdasarkan outlook perekonomian 2020 yang dirilis oleh Kementerian Koordinator
               Perekonomian, isu ketenagakerjaan menjadi salah satu tantangan internal atas
               perekonomian Indonesia pada tahun depan.




                                                      Page 197 of 234.
   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203