Page 199 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 APRIL 2020
P. 199
"Sampai di sini, kita memahami pentingnya perbaikan ekosistem ketenagakerjaan.
Itu jelas kepentingan bersama. Masuk akal juga misalnya, kalau pemerintah bilang,
pokok-pokok regulasi ketenagakerjaan perlu disusun ulang dagar sistem
ketenagakerjaan yang lebih fleskibel dan kondusif terhadap iklim investasi serta
iklim usaha," jelasnya.
Logikanya tambah Yusuf, kalau iklim investasi baik, maka industri dan dunia usaha
umumnya diharapkan membaik. Banyak tenaga kerja terserap. Dan inilah, menurut
Yusuf yang dibutuhkan saat ini.
"Terlebih karena pandemik corona. Banyak industri terpukul, terancam gulung tikar
dan PHK mulai terjadi. Orang butuh kerja, kan harus ada yang dikerjakan.
Mempersoalkan hak-hak pekerja itu penting, tapi kita mau bicara apa kalau tidak
ada lapangan kerja?" paparnya.
Lazimnya tambah Yusuf, meningkatnya angka pengangguran hanya dapat diatasi
dengan cara menyediakan lapangan kerja. Sedangkan lapangan kerja akan terbuka
apabila ada kegiatan investasi yang kondusif, terutama pada sektor riil yang
menghasilkan barang dan jasa.
Menurut peneliti dan pemerhati masalah sosial politik ini, hal tersebut perlu menjadi
perhatian karena tingkat pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi.
"Pengangguran ini kalau merujuk data BPS jumlahnya mencapai 7 juta lebih. Kalau
ditolak dengan angkatan kerja baru, lalu yang setengah penganguran sekitar 8
jutaan, ditambah pekerja paruh waktu 28,41 juta, keseluruhannya 45,84 juta
(34,4%) angkatan. Saya kira, angka ini bisa saja semakin buruk karena situasi
sekarang, ada corona. harus ada upaya yang menjanjikan untuk mengatasinya,"
katanya.
Yusuf justru mengapresiasi Omnibus Law RUU Ciptaker yang memuat pengaturan
hubungan antara pekerja dengan usaha kecil dan menengah yang berbasis pada
kesepakatan kerja. intinya kata Yusuf, RUU ini berusaha membentuk iklim
ketenagakerjaan yang easy hiring dan easy firing.
"Karena itu, ketika kita tahu bahwa RUU Ciptaker digagas untuk tujuan baik, maka
bicarakan dengan baik. Sekali lagi, ini bangunan besar multi aspek, jangan
digeneralisir sebagai produk yang seluruhnya negatif," tegasnya.
"Coba kita lihat, bagaimana kita melalukan percepatan pertumbuhan ekonomi dan
pengentasan kemiskinan? Apakah kita sudah berusaha menyediakan lapangan
pekerjaan dengan cara menyederhanakan perizinan investasi, dan meminimalisir
tumpang tindihnya regulasi? Kalau belum, artinya RUU ini lebih dari layak
dipertimbangkan," pungkasnya.
Page 198 of 234.
