Page 92 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 APRIL 2020
P. 92
Berpeluang direkrut lagi
Namun, PHK ini belum tentu berarti kiamat bagi para pegawai yang terdampak.
Meskipun sulit dimungkiri bahwa keadaan kian pelik, tetapi beberapa opsi alternatif
menanti mereka. Pertama, Manto menjamin bahwa ratusan pegawai di Ramayana
Depok yang terdampak PHK bakal didaftarkan untuk program Kartu Prakerja di
ranah pemerintah pusat.
"Akan kami daftarkan, kami laporkan ke provinsi, nanti akan dilaporkan ke
Kementerian Tenaga Kerja. Mereka yang termasuk di-PHK akan ada program
prakerja," kata Manto.
"Di kami memang ada beberapa perusahaan, tapi yang sudah lapor ke kami baru
satu yang tutup (Ramayana Depok)," tambah dia.
Manto menjelaskan, dengan disertakan dalam pendaftaran program prakerja
pemerintah pusat, para eks pegawai di Ramayana Depok bisa mengakses bantuan
dari pemerintah selama 1-4 bulan sembari menanti pekerjaan baru. Bantuan
tersebut berupa subsidi dengan nominal uang Rp 1 juta per bulan serta anggaran
pelatihan prakerja.
Akan tetapi, Manto tak menjamin setiap orang dari 159 karyawan ini seluruhnya
dapat mengakses bantuan tersebut, karena kewenangan ada di Kementerian
Tenaga Kerja. "Tergantung nanti dari pemerintah pusat menghubungi mereka,
diverifikasi, mereka mau apa, atau mau usaha apa, atau yang mau Anda kerjakan
apa," kata Manto.
"Nanti ada semacam tahap wawancara dari tim pelaksana (di) pemerintah pusat,
karena ini pusat semua yang melaksanakan," lanjut dia.
Selain didaftarkan pada program prakerja, Manto berujar bahwa Ramayana Depok
masih membuka kans untuk merekrut mereka kembali. Hal itu mungkin terjadi
apabila kondisi finansial perusahaan berhasil pulih selepas pandemi Covid-19.
Nukmal mengamini peluang bahwa PHK para pegawai itu bisa jadi bersifat
temporer, kendati ia tak memberikan garansi apa pun. "Kami lihat kondisi sejauh
mana. Kalau misalnya bisa normal, bisa bangkit, mungkin bisa jadi pertimbangan
untuk kami akan panggil kembali," kata Nukmal.
Manajemen Ramayana Depok menjamin pada Dinas Tenaga Kerja Kota Depok untuk
menuntaskan kewajiban mereka terhadap hak-hak para pegawai mereka akibat
PHK. "Proses pemanggilan karyawan untuk diberikan haknya semuanya sudah
berjalan. Ada (uang kesejahteraan), kami akan bayarkan sesuai ketentuan Undang-
Undang," jamin Nukmal.
Page 91 of 234.
