Page 93 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2020
P. 93
Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat Himpunan
Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Ajib Hamdani menilai kemungkinan
penerima Kartu Pra Kerja tidak tepat sasaran sangat besar karena tidak ada alat
ukur yang jelas.
"Permasalahan di lapangan, ada yang bisa mengakses dan ada yang tidak, tidak ada
aturan jelas yang menentukan dia bisa masuk dan tidak. Ada yang bisa masuk
padahal tidak membutuhkan. Bagaimana mengukur dia benar-benar butuh atau
tidak?" katanya melalui telekonferensi, Senin (27/4/2020).
Ajib menyarankan agar pemerintah bekerja sama dengan para asosiasi pengusaha.
Yang menurutnya memiliki data jelas terkait pekerja yang terkena Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) dan lain sebagainya. Dengan begitu, program dinilai lebih
tepat sasaran.
"Sebagai gambaran, HIPMI adalah infrastruktur kawan-kawan pengusaha yang
sudah ada di 34 provinsi, di 400 seluruh Kabupaten/Kota. Dengan struktur yang
sudah terbangun di seluruh Kabupaten/Kota, kami tahu siapa saja yang di PHK,
siapa saja yang butuh, kami punya datanya," jelasnya.
Menanggapi itu, Direktur Kemitraan dan Komunikasi Manajemen Pelaksana Pra
Kerja, Panji Winanteya Ruky mengatakan ingin bersifat adil dalam memilih peserta
Kartu Pra Kerja, sehingga lebih memilih menggunakan sistem acak.
"Kami mengalami kesulitan asosiasi mana yang didahulukan. Asosiasi kan lebih dari
satu, untuk itu kami menentukan ini jangan sampai memiliki bias subjektif. Semua
sektor ingin didahulukan. Untuk menghindari bias-bias supaya kita tidak dibilang
milih satu sektor, daftar yang sudah prioritas kami acak agar lebih adil," kata Panji
dalam kesempatan yang sama.
Page 92 of 261.
