Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2020
P. 98
Oleh karena itu, menurut dia, Indonesia harus melakukan hal serupa karena sudah
terlambat dibanding negara ASEAN lainnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia
(HIPPI), Sarman Simanjorang, mengusulkan agar DPR dan pemerintah mengubah
judul draf RUU Cipta Kerja.
Sarman menyarankan RUU Cipta Kerja diubah menjadi RUU Kemudahan Berusaha
dan Investasi.
Ia menilai selama ini RUU Cipta Kerja seolah hanya bicara tentang buruh atau
pekerja yang kemudian menimbulkan kontroversi di publik.
"Dalam praktiknya kami lihat bahwa RUU ini terbangun di publik seolah bicara RUU
Cipta Kerja artinya bicara nasib buruh, padahal ini ada 11 klaster. Hanya satu di
antara 11," ucap Sarman.
Sarman mengatakan dengan mengubah judul, maka fokus RUU menitikberatkan
pada kepentingan dunia usaha.Menurutnya, pengubahan judul juga akan meredam
protes dari serikat buruh atau pekerja.
Selain itu, kata Sarman, judul RUU Kemudahan Berusaha dan Investasi akan lebih
relevan dengan situasi pasca-Covid-19 yang akan dihadapi Indonesia nanti.
Sebab, Indonesia perlu memulihkan perekonomian nasional dan salah satu
penggerak ekonomi yang paling memungkinkan adalah investasi.
Maka, ia menilai RUU ini pun harus segera diselesaikan dan disahkan.
"Menurut kami, sebelum Covid-19 berakhir sudah harus disahkan agar kita punya
modal besar untuk memulai menggerakan ekonomi dan memasuki era baru
investasi Indonesia," tuturnya.
Jangan hanya untungkan investor
Anggota Panja RUU Cipta Kerja dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari menyatakan,
RUU Cipta Kerja tak boleh terkesan berpihak pada kepentingan golongan tertentu.
Ia mengatakan, RUU Cipta Kerja mesti mengakomodasi kepentingan seluruh pihak,
termasuk masyarakat.
"Agar RUU ini bisa diterima semua pihak, tidak hanya dipandang untuk kepentingan
satu pihak saja yaitu investor atau pengusaha, tapi juga kepentingan seluruh
rakyat," kata Taufik.
Menurut Taufik, RUU Cipta Kerja harus menjadi solusi atas persoalan regulasi yang
selama ini dinilai tidak efisien sehingga menghambat daya saing Indonesia.
Page 97 of 261.
