Page 99 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2020
P. 99
DPR dan pemerintah, lanjut dia, mesti mencari solusi terbaik dengan
mengkompromikan kepentingan berbagai pihak.
Taufik menegaskan, tujuan RUU Cipta Kerja untuk membangkitkan perekonomian
nasional harus dimulai dengan membuka ruang diskusi seluas-luasnya.
Dukungan dan penolakan mesti diterima dengan baik untuk menjadi bahan kajian
DPR dan pemerintah.
"Jadi di satu sisi kita ingin memajukan ekonomi dengan menarik investasi agar
ekonomi bergerak, tapi juga berharap RUU ini tetap mengakomodasi jaminan
terhadap hak-hak itu," ucapnya.
Sementara itu, anggota Panja RUU Cipta Kerja Fraksi PDI-P Arteria Dahlan
mempertanyakan upaya konkret RUU Cipta Kerja untuk menggenjot perekonomian
nasional.
Sebab, Arteria menilai, tidak ada aturan detail yang menjabarkan kemudahan
investasi apabila RUU tersebut disahkan.
"Seberapa penting dan pada bagian mana RUU ini merupakan suatu langkah yang
tepat bagi perubahan iklim usaha dan ekonomi. Kalau saya lihat RUU ini cek kosong.
Aturan detailnya enggak ada," kata Arteria.
"Kami juga harus pertanggungjawabkan kepada publik ini. Bahwa produknya betul-
betul cermat dan jadi penyelesai masalah," sambungnya.
Anggota Panja RUU Cipta Kerja Fraksi PAN, Ali Taher, dalam rapat tersebut
menyampaikan pesan dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Zulkifli, kata Ali, meminta DPR dan pemerintah berhati-hati dalam membahas tiap
RUU selama masa pandemi Covid-19.
Ali juga mengatakan, fraksinya sepakat dengan keputusan Presiden Jokowi yang
menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja.
Sebab, penundaan tersebut harus mempertimbangkan 174 pasal dan 1.028 halaman
yang harus didalami agar ke depannya menjadi RUU tersebut bermanfaat bagi
masyarakat.
"Oleh karena itu, menurut kami RUU ini sangat penting untuk dimatangkan lebih
mendalami subtansinya, sehingga ketika terjadi pembuatan UU, maka dapat berlaku
secara utuh," ujar Ali.
Page 98 of 261.
