Page 102 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2020
P. 102

Title          MENURUT PENGUSAHA, INI 5 RISIKO JIKA KLASTER KETENAGAKERJAAN TAK DIMASUKKAN
                              DALAM OMNIBUS LAW
               Media Name     kompas.com
               Pub. Date      28 April 2020
               Page/URL       https://money.kompas.com/read/2020/04/28/080800026/menurut-pengusaha-i ni-5-
                              risiko-jika-klaster-ketenagakerjaan-tak-dimasukkan
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive









               JAKARTA,  - Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menunda  pembahasan
               klaster  ketenagakerjaan  dalam RUU Cipta Kerja. Penundanaan pembahasan klaster
               ketenagakerjaan dilakukan untuk merespons tunturan buruh yang keberatan
               dengan sejumlah pasal dalam klaster tersebut.

               Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (  Apindo  ) pun
               menilai penundaan pembahasan kluster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja
               tidak berarti pembatalan kluster  Ketenagakerjaan  dalam omnibus law tersebut.

               Menurut mereka, seharusnya pembahasan klaster ketenagakerjaan justru lebih
               intensif di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Sebab, kondisi pandemi Covid-
               19 yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan  pekerja  yang
               dirumahkan dalam jumlah yang sangat besar.


               Apindo pun menilai, setidaknya terdapat lima risiko jika klaster ketenagakerjaan
               dikecualikan di dalam pembahasan omnibus law.


               Risiko pertama, semakin kecil peluang untuk menarik investasi padat karya
               (produksi masal dengan teknologi rendah.


               "Industri tekstil dan produk tekstil (TPT), sepatu, elektronik, makanan dan
               minuman, yang masih sangat diperlukan Indonesia mengingat kualitas SDM yang
               ada (57,5 perse lulusan SD dan SMP, 30 persen lulusan SMA/SMK, hanya 12,4
               persen lulusan Diploma dan Sarjana) dan tingkat pengangguran terbuka yang masih
               tinggi tinggi yaitu 7 juta orang, belum termasuk setengah pengangguran yang
               bekerja hanya beberapa jam seminggu," jelas Apindo di dalam keterangan tertulis
               yang diterima  Kompas.com,  Senin (27/4/2020).

               Risiko kedua, UU Cipta Kerja hanya akan menarik untuk industri padat modal yang
               tidak banyak menyerap tenaga kerja.

               Sebenarnya saat ini, kondisi tersebut telah tercermin di dalam data BKPM.

               Data tersebut menunjukkan, investasi naik namun penciptaan tenaga kerja justru
               turun dalam beberapa tahun terakhir. Di tahun 2018 setiap Rp 1 triliun investasi
               hanya menyerap 1.277 tenaga kerja, jauh menurun dibanding tahun 2013, yaitu
               setiap Rp 1 triliun investasi menyerap 4.594 tenaga kerja walaupun total investasi



                                                      Page 101 of 261.
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107