Page 103 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2020
P. 103
meningkat 2,7 kali dari Rp 398,3 triliun tahun 2013 menjadi Rp 809,6 triliun pada
tahun 2019.
"Dengan demikian dapat dilihat bahwa investasi yang masuk mayoritas industri
padat modal yang memerlukan pekerja dengan skill yang tinggi, sehingga pencari
kerja dengan skills rendah yang masih merupakan mayoritas pencari kerja akan sulit
mendapatkan pekerjaan," tulis Apindo.
Risiko ketiga, kondisi penyerapan tenaga kerja yang terus semakin menyusut
mengakibatkan kesejahteraan dan kemampuan keuangan masyarakat semakin
melemah.
Hal tersebut dapat dilihat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
Kementerian Sosial 2019 yaitu penerima subsidi yaitu pelanggan listrik 98,6 juta
orang (37,2 persen dari jumlah penduduk 265 juta orang) serta penerima bantuan
iuran jaminan kesehatan 96,8 juta orang (36.5 persen dari jumlah penduduk).
"Bila hal ini dibiarkan terus maka Indonesia tidak akan menikmati bonus demografi
namun malah akan menghadapi beban demografi, karena rakyatnya tidak memiliki
kesempatan untuk bekerja di sektor formal," ujar Apindo.
Risiko keempat, Apindo menilai perusahaan padat karya saat ini dan mendatang
akan terus disibukkan dengan dispute ketenagakerjaan antara manajemen yang
berhadapan dengan pekerja dan pemerintah dalam menegosiasikan upah yang
melampaui kemampuannya untuk membayar sehingga usaha berlangsung tidak
produktif.
Demikian juga halnya dengan biaya pesangon yang tinggi mengakibatkan tingkat
kepatuhan rendah yang menyebabkan dispute berkepanjangan yang menguras
waktu dan perhatian untuk mengembangkan usaha.
Risiko kelima, UU Cipta Kerja tidak bisa memenuhi kebutuhan jenis-jenis pekerjaan
di masa depan yang memerlukan fleksibiltas waktu kerja berbasis mingguan, harian
bahkan per-jam yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya permanent
part-timer dimana seorang pekerja bekerja di lebih dari satu badan usaha di waktu
yang sama sebagaimana terjadi di era industri 4.0.
"Sementara itu Usaha Mikro dan Kecil bahkan Usaha Menengah (UMKM) akan terus
beroperasi secara informal kerena tidak mampu memenuhi ketentuan formal
peraturan perundang-undangan dalam hal pengupahan, jam kerja dan
perlindungan/jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, sehingga perlindungan
kepada pekerja dalam hal jam kerja, upah dan kemampuan membayar iuran BPJS
Kesehatan dan Ketenagakerjaan sangat lemah," jelas Apindo.
Page 102 of 261.
