Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 SEPTEMBER 2019
P. 45
partai politik tertentu. Kerena itulah kami akan segera mengirim surat kaleng ke
Presiden Jokowi," kata seorang PNS yang kecewa sekali dengan pengangkatan
pejabat di Kemnaker yang tidak merit system.
Para ASN yang kecewa ini mengaku takut melakukan protes terbuka mengenai
ketidakadilan yang mereka alami. "Kami takut. Sebab kalau kami protes terbuka
kami akan "dimatikan" selamanya di sini," kata seorang ASN yang tidak diberi peran
sama sekali gara-gara dianggap dekat dengan wartawan.
Sebagaimana diberitakan, pada Selasa (24/9/2019), Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker), Hanif Dhakiri melantik 16 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II),
39 pejabat administrator dan 54 pejabat pengawas ketenagakerjaan.
Pelantikan terhadap ke-109 pejabat di lingkungan Kemnaker juga ditandai dengan
terbentuknya unit eselon II baru, yakni Pusat Teknologi Informasi Ketenagakerjaan
(PTIK) di Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Ketenagakerjaan.
"Saya berharap, adanya PTIK, Kemnaker akan mampu mengakselarasi,
mengkordinasikan, menghubungkan beberapa sistem informasi ketenagakerjaan
yang sudah ada di masing-masing unit eselon I, sehingga menjadi lebih sistematis
dan terinegrasi secara baik, " kata Hanif saat memberikan sambutan pelantikan di
Jakarta, Selasa (24/9/2019).
Informasi yang dikumpulkan, sebagian besar orang yang mendapatkan jabatan
eselon IV, III, dan I di Kemnaker harus menyetorkan sejumlah uang melalui staf
khusus berinisial LH.
"Test perekrutan pejabat (open biding) yang dilakukan hanya formalitas belaka.
Test juga diselenggarakan tertutup buat warwatan. Sebenarnya yang lulus adalah
mereka-mereka yang menyetor sejumlah uang kepada LH," kata seorang mantan
pejabat eselon I di Kemnaker.
Sekjen Kemnaker, Khairul Anwar beberapa kali ketika dikonfirmasi mengenai dugaan
KKN perekutan pejabat di Kemnaker ini tidak menjawab.
Khairul juga tidak memberikan pendapat mengenai keberadaan staf yang berinisial
LH di Kemnaker yang diduga meminta dan menerima setoran uang dari orang-orang
yang ingin mendapatkan jabatan. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian
Kemneker, Helmiaty Basri ketika dimintai komentarnya juga tidak menjawab.
Page 44 of 49.
