Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 SEPTEMBER 2019
P. 46
Berita dugaan pengangkatan pejabat dengan dugaan KKN di Kemnaker sering
diberitakan sejumlah media. Berita-berita ini mudah didapat di google. Namun,
pihak Kemnaker selalu enggan berkomentar.
Menurut Ucok, pengangkatan pejabat dengan dugaan KKN sebenarnya bukan hanya
terjadi di Kemnaker, tetapi di banyak kementerian dan lembaga negara, terutama
kalau pimpinannya dari partai politik. "Hal seperti ini menjadi pekerjaan rumah
Jokowi ke depan," kata Ucok.
Ucok juga meminta Jokowi agar jabatan Kemnaker ke depan tidak diberikan Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) lagi. Pasalnya, sudah tiga periode PKB memegang
Kemnaker yakni Erman Suparno, Muhaimin Iskanda dan Hanif Dhakiri.
"Ingat kekuasaan yang begitu lama akan cenderung korup dan akan terjadi dinasti.
Saya tidak menuduh PKB dan Hanif korup ya, tetapi kalau ada keluhan dari ASN
seperti di atas kan, patut diduga ada yang tak beres. Berikan PKB kementerian lain
saja, gantian dulu di Kemnaker," kata dia.
Menurut Ucok, demikian juga di Kementerian lain yang sudah beberapa kali
dipegang oleh suatu partai politik (parpol), harus diganti dari parpol lain atau diganti
oleh akademisi saja. "Imbauan saya bukan hanya untuk PKB, tetapi juga untuk
parpol lain, supaya tidak terjadi dinasti dan KKN," kata dia.
Page 45 of 49.

