Page 136 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2020
P. 136
Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan pemerintah daerah dan Gugus Tugas Percepatan
Penanganan COVID-19 nasional untuk pertimbangan kebijakan penempatan PMI di masa
normal baru atau adaptasi kebiasaan baru. Disimpulkan bahwa penempatan PMI harus
memperhatikan kondisi kesiapan di dalam negeri dan negara penempatan sebagai langkah
melindungi para calon tenaga kerja Indonesia (TKI).
Aris menegaskan bahwa dalam evaluasi Kepmenaker telah dibentuk tim kerja Kemnaker dan
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) danserta menyusun draf awal pedoman
penempatan PMI di masa adaptasi kebiasaan baru. Evaluasi juga dilakukan dengan
mengeluarkan Permenaker tentang Penyesuaian Jangka Waktu Manfaat Pelindungan Jaminan
Sosial Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Selama Bencana Non-alam
Penyebaran Corona Virus Diseases 2019, yang saat ini masih dalam proses pengundangan oleh
Kementerian Hukum dan HAM.
Dalam Permenaker tersebut, calon PMI akan mendapatkan relaksasi berupa tambahan jangka
waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak pencabutan kebijakan penghentian sementara
penempatan PMI tanpa harus membayar biaya perpanjangan dan tidak perlu mendaftar
kembali. Kemnaker juga menyusun draf Kepmenaker tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja
Migran Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru. Penempatan PMI akan dilakukan secara
bertahap dan dilakukan berdasarkan sektor pekerjaan dengan mempertimbangkan tingkat
kerentanan PMI terhadap risiko terpapar COVID-19.
"Pentahapan lainnya berdasarkan tahapan proses penempatan dan jenis PMI, misalnya awak
kapal migran di kapal niaga," jelas Aris.
Aris menegaskan terdapat sejumlah catatan penting bagi calon PMI sebelum dilakukan
perubahan Kepmenaker Nomor 151 Tahun 2020, yakni potensi penambahan beban kerja
terutama bagi PMI di pemberi kerja perseorangan apabila pemberi kerja dan/atau keluarga
pemberi kerja menjalani "work from home" (WFH).
"CPMI diharapkan lebih peduli dengan isi perjanjian kerja dan mengetahui cara melaporkan
permasalahan apabila terdapat pelanggaran perjanjian kerja," kata dia.
Kemnaker, tegas dia, bersama kementerian/lembaga terkait sedang memfinalisasi Pedoman
Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru yang akan
digunakan sebagai panduan bagi para pihak terkait, manakala penempatan PMI pada masa
adaptasi kebiasaan baru telah sudah dapat dilaksanakan.
Pewarta: Prisca Triferna Violleta Editor: Agus Salim COPYRIGHT (c)2020 .
135
