Page 131 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2020

MASUKI NEW NORMAL, ROADMAP PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TELAH DISIAPKAN

Kementerian Ketenagakerjaan melakukan langkah-langkah mempersiapkan penempatan
Pekerja Migran Indonesia ( PMI ) pada masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal.
Langkah tersebut dilakukan dengan menyusun roadmap (peta jalan) penempatan PMI .

"Saat ini kami tengah melakukan evaluasi Kepmenaker Nomor 151 Tahun 2020 tentang
Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia," kata Plt. Dirjen Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatamln Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker,
Aris Wahyudi, di Jakarta, Rabu 15 Juli 2020.

Terkait pandemi Covid-19 , ribuan PMI sudah kembali ke Indonesia dari mancanegara. Pada
bulan Juli dan Agustus mendatang gelombang kedatangan PMI masih akan berlangsung yang
ditandai dengan pemberlakuan protokol kesehatan. Sementara, ribuan calon PMI berharap
diberangkatkan meski pandemi Covid-19 belum berakhir. Aris menjelaskan, dalam
mengevaluasi Kepmenaker, Kemnaker melakukan koordinasi dengan semua stakeholder. Upaya
itu dilakukan guna menerima saran dan masukan dari berbagai pihak, termasuk asosiasi
pelaksana penempatan PMI .

Selain itu, Kemnaker berkoordinasi dengan Perwakilan RI melalui Kementerian Luar Negeri dan
Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) guna mendapatkan informasi kebijakan
pemerintah negara penempatan terkait penerimaan tenaga kerja asing secara umum, dan PMI
pada khususnya, serta protokol kesehatan yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah
ketibaan di negara penempatan. Kemnaker juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah
melalui dinas yang membidangi ketenagakerjaan guna mendapatkan informasi kesiapan
melakukan pelayanan, sebagai dasar penetapan kebijakan selanjutnya.

"Tak hanya itu, kami juga bersurat kepada Gugus Tugas Nasional untuk meminta pertimbangan
kebijakan penempatan PMI pada masa adaptasi kebiasaan baru," ucapnya.

Bahkan, kata Aris, pihaknya juga melakukan rapat koordinasi dengan Gugus Tugas Nasional dan
kementerian/lembaga terkait melalui video conference. Hasil rapat koordinasi tersebut
menyepakati bahwa dalam melakukan proses penempatan pada masa adaptasi kebiasaan baru
tetap harus memperhatikan kondisi dan kesiapan, baik di dalam negeri maupun negara
penempatan.

"Hal ini dilakukan semata-mata demi keselamatan jiwa PMI ," jelasnya.

Ia menyatakan, dalam mengevaluasi Kepmenaker, pihaknya menyusun bahan kebijakan melalui
Pembentukan Tim Kerja Kemnaker dan BP2MI dalam rangka persiapan penempatan PMI pada
masa adaptasi kebiasaan baru. Kemudian menyusun draf awal pedoman penempatan PMI pada
masa adaptasi kebiasaan baru bersama BP2MI.

"Kami juga membahas draf pedoman penempatan PMI pada masa adaptasi kebiasaan baru
bersama kementerian/lembaga," ucapnya.

Evaluasi juga dilakukan dengan mengeluarkan Permenaker tentang Penyesuaian Jangka Waktu
Manfaat Pelindungan Jaminan Sosial Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia
Selama Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Diseases 2019, yang saat ini masih dalam
proses pengundangan oleh Kementerian Hukum dan HAM . Menurutnya, dalam Permenaker
tersebut, CPMI akan mendapatkan relaksasi berupa tambahan jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak pencabutan kebijakan penghentian sementara penempatan PMI tanpa harus
membayar biaya perpanjangan dan tidak perlu mendaftar kembali. Kemnaker juga menyusun

130