Page 128 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2020

- Enam Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) menyatakan konsisten bertahan dalam Tim Teknis
pembahasan klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja (Ciptaker). Tim tersebut terdiri atas unsur
pemerintah, apindo, dan unsur SP/SB.

ENAM SERIKAT PEKERJA KONSISTEN BERTAHAN DI TIM TEKNIS RUU CIPTAKER
- Enam Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) menyatakan konsisten bertahan dalam Tim Teknis
pembahasan klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja (Ciptaker). Tim tersebut terdiri atas unsur
pemerintah, apindo, dan unsur SP/SB.

Keenam SP/SB tersebut yakni KSPSI pimpinan Yorrys Raweyai, KSBSI, KSarbumusi, KSPN, FSP
Perkebunan dan FSP Kahutindo. Dua SP/SB yang mundur dari pembahasan RUU Ciptaker adalah
KSPSI pimpinan Andi Gani Nena Wea dan KSPI.

Sekjen Presidium SP/SB Indonesia Ristadi menjelaskan, dibentuknya tim teknis pembahas
klaster ketenagakerjaan merupakan dorongan, tuntutan, dan aspirasi SP/SB.

Di berbagai kesempatan, pihaknya terus menuntut kepada pemerintah soal pelibatan/partisipasi
SP/SB dalam tim pembahas. Oleh karena itu, menjadi sangat aneh setelah dibentuk tim
pembahas malah ada SP//SB mungundurkan diri dari tim teknis "Maka dengan segala risiko,
kami menjaga konsistensi sikap atas apa yang sudah kami tuntut yaitu pembentukan tim.
Kekhawatiran hanya sebagai legitimasi atau dimanfaatkan sekadar formalitas sudah kami hitung
sebelumnya," ujar Ristadi kepada pers di Jakarta, Rabu (15/7).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) itu menambahkan, alasan enam SP/SB
untuk terus bertahan di dalam tim pembahas klaster ketenagakerjaan adalah sebagai strategi
perjuangan. Dengan berada di dalam tim pembahas, maka banyak hal yang bisa dilakukan
dalam perjuangan. Tak hanya aksi unjuk rasa, tapi bisa lewat publikasi, lobi politik, negosiasi,
dan dialog sosial.

"Masuk di tim teknis adalah bagian dari negosiasi dan dialog sosial, tanpa mengabaikan upaya-
upaya perjuangan lainya. Forum tersebut kami gunakan semaksimal mungkin untuk
menyuarakan aspirasi-aspirasi yang berkembang dari anggota kami," katanya.
Ristadi menambahkan, masuknya enam SP/SB akan dimanfaatkan SP/SB sebagai media formal
untuk menyampaikan usulan, masukan, keberatan, dan penolakan SP/SB terhadap klaster
ketenagakerjaan dalam RUU Ciptaker "Jadi sangat keliru dan tidak benar berada di tim teknis
menjadi legitimasi. Kami memutuskan untuk tetap berjuang di dalam tim teknis dengan segala
konsekuensinya," katanya.

Ristadi mengungkapkan, sejarah mencatat bahwa sikap gerakan SP/SB sulit untuk satu suara.
Dulu, saat pembahasan RUU Ketenagakerjaan yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 13
tahun 2003 terjadi, ada SP/SB yang masuk dalam tim pembahasan dan ada juga yang di luar
melakukan penolakan. Selanjutnya, saat lahirnya UU BPJS juga terjadi hal yang sama, ada SP/SB
yang masuk ikut membahas, ada juga SP/SB yang tidak mau ikut membahas.

"Karenanya, perbedaan sikap ini tidak perlu diperdebatkan, apalagi harus dihadap-hadapkan
untuk saling bermusuhan. Bagi kami semua adalah kawan seperjuangan, hanya rute jalan saja
yang berbeda," kata Ristadi.

Dari enam SP/SB yang tergabung menjadi Presidium SP/SB Indonesia itu, Ristadi mengklaim
memiliki jumlah anggota 2,7 juta pekerja. "Ini aliansi terbesar dan akan sangat menentukan
dan berperan penting terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah,"
katanya.
127