Page 144 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2020

Adapun perubahan-perubahan yang dimuat dalam perpres baru meliputi target penerima
prakerja, jenis pelatihan, jenis lembaga pelatihan, bentuk insentif, mekanisme pendaftaran,
proses seleksi hingga pelaksanaan program prakerja saat masa Covid-19.

PERATURAN PRESIDEN TENTANG KARTU PRAKERJA DINILAI SUDAH MEMUAT
REKOMENDASI DARI KPK

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama , JAKARTA - Komisi Pemberantasan
Korupsi ( KPK) menilai Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Melalui Program Kartu
Prakerja telah memuat sejumlah rekomendasi yang disampaikan KPK sebelumnya.

"Secara umum, Perpres yang diterbitkan telah memasukkan mayoritas poin-poin rekomendasi,"
kata Plt Juru Bicara bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya, Rabu
(15/7/2020).

Adapun perubahan-perubahan yang dimuat dalam perpres baru meliputi target penerima
prakerja, jenis pelatihan, jenis lembaga pelatihan, bentuk insentif, mekanisme pendaftaran,
proses seleksi hingga pelaksanaan program prakerja saat masa Covid-19.
Di samping itu, perubahan yang dimuat meliputi susunan organisasi komite, ketentuan
manajemen pelaksana, pemilihan platform digital, dan lembaga pelatihan yang tidak perlu
menggunakan cara pengaturan barang/jasa pemerintah, serta gugatan ganti rugi yang dapat
diajukan Manajer Pelaksana kepada penerima Kartu Prakerja.

"Namun demikian, saat ini sedang dilakukan pembahasan Peraturan Menteri Koordinator
Perekonomian baru. KPK terlibat memberikan masukan terhadap draf Permenko tersebut dan
berharap teknis implementasi rekomendasi KPK akan tertuan dalam Permenko," ujar Ipi.
KPK sebelumnya menemukan sejumlah persoalan terkait empat aspek tata laksana program
yang perlu diperbaiki, yaitu proses pendaftaran, kemitraan dengan platform digital, materi
pelatihan dan pelaksanaan program.

"Permasalahan tersebut salah satunya disebabkan karena desain program Kartu Prakerja untuk
kondisi normal sesuai Perpres Nomor 36 Tahun 2020. Namun, dalam situasi pandemi Covid-19
, program ini kemudian diubah menjadi semi bantuan sosial, sehingga dari sisi regulasi perlu
disesuaikan," kata Ipi.

KPK pun telah memberikan tujuh rekomendasi kepada Kemenko Perekonomian untuk
memperbaiki program kerja ini beberapa waktu lalu.

Pertama, penerimaan peserta dilakukan dengan metode pasif. Dalam hal ini, peserta yang
disasar tidak perlu mendaftar, melainkan dihubungi manajemen pelaksana untuk ditawarkan
mengikuti program.

Selanjutnya, penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identifikasi peserta sudah
memadai, tidak perlu menggunakan fitur lain yang justru berpotensi memboroskan anggaran.

Ketiga, Komite perlu meminta pendapat hukum dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha
Negara Kejagung tentang kerja sama dengan delapan platform digital apakah termasuk dalam
cakupan pengadaan barang/jasa pemerintah.

143