Page 56 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JUNI 2019

(PDS) Tenaga Kerja. Almarhum Gusliana merupakan mandor yang sedang
ditugaskan untuk mengawasi pabrik korek api gas di Kabupaten Langkat saat
musibah terjadi.

Sebagaimana diketahui, sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, pekerja diberikan
perlindungan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM),
Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Namun demikian sampai saat ini
masih terdapat perusahaan yang belum tertib dalam melakukan pelaporan.

Perusahaan masih melakukan praktik pelanggaran yang di BPJS Ketenagakerjaan
dikenal dengan istilah Perusahaan Daftar Sebagian (PDS). PDS tersebut meliputi
PDS upah di mana upah yang dilaporkan oleh perusahaan belum upah yang
diterima secara rutin oleh pekerja ( take home pay ). PDS Tenaga Kerja dimana
belum keseluruhan pekerja yang didaftarkan oleh perusahaan dan terakhir PDS
Program dimana perusahaan hanya mengikuti sebagian program yang
diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Gusliana, mandor yang bekerja dilokasi pabrik pada saat musibah terjadi, telah
didaftarkan oleh PT Kiat Unggul sejak Oktober 2018 dengan upah Rp 2.938.525.
Atas hal tersebut BPJS Ketenagakerjaan hari ini telah melakukan layanan pendataan
dan kunjungan ke rumah duka untuk memastikan ahli waris segera mendapatkan
haknya. Tentunya kami menyatakan duka yang mendalam atas musibah yang
terjadi dan kepada keluarga agar selalu tabah menghadapi cobaan ini," terang
Krisna.

"Besaran santunan yang diberikan sebesar Rp 150,4 Juta yang terdiri atas manfaat
Jaminan Kecelakaan Kerja meninggal dunia, jaminan hari tua dan jaminan pensiun
yang akan dibayarkan secara lumpsum kepada ahli waris Gusliana," tambah Krishna
Kejadian yang telah menarik perhatian masyarakat ini tentunya menjadi perhatian
kita bersama untuk lebih mengutamakan terhadap keselamatan pekerja khususnya
dilingkungan tempat mereka bekerja. Di samping itu perusahaan juga harus
memastikan seluruh pekerjanya sudah terlindungi oleh program BPJS
Ketenagakerjaan tanpa terkecuali.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44/2015, dalam hal pemberi kerja tidak
mendaftarkan pekerjanya kedalam program BPJS Ketenagakerjaan, maka
perusahaan berkewajiban untuk memberikan santunan kepada pekerja yang
besarannya minimal sama dengan santunan yang diberikan oleh BPJS
Ketenagakerjaan.

"Atas peristiwa ini, kami menghimbau kepada seluruh perusahaan agar selalu tertib
dalam melaporkan jumlah pekerja dan upah yang diterima oleh pekerja kepada
BPJS Ketenagakerjaan. Kami juga merasa prihatin bila pekerja atau ahli waris yang
mengalami musibah tidak menerima haknya sebagaimana semestinya. Kami
berharap kejadian seperti ini tidak terulang kembali," tutup Krishna.

Page 55 of 352.