Page 19 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MARET 2020
P. 19
Title PEMPROV DKI JAKARTA IMBAU PIMPINAN PERUSAHAAN TERAPKAN KERJA DARI RUMAH
Media Name suara.com
Pub. Date 16 Maret 2020
https://www.suara.com/news/2020/03/16/133559/pemprov-dki-jakarta-imbau -
Page/URL
pimpinan-perusahaan-terapkan-kerja-dari-rumah
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan
imbauan kepada seluruh pimpinan perusahaan di wilayah DKI Jakarta untuk
menginstruksikan pegawainya bekerja dari rumah (work from home). Imbauan
tersebut berlaku untuk perusahaan negeri maupun swasta.
Imbauan itu tertulis dalam surat edaran yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta pada Minggu (15/3/2020) dengan
nomor 14/SE/2020. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Andri
Yansyah membenarkan kesahihan surat edaran tersebut.
"Iya betul, termasuk swasta," kata Andri saat dihubungi, Senin (16/3/2020).
Dalam surat tersebut disampaikan, langkah tersebut untuk menindaklanjuti Instruksi
Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap
Resiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19). Adapun yang mesti
ditindaklanjuti oleh para pimpinan perusahaan ialah diharapkan bisa menerapkan
sistem WFH untuk mencegah penyebaran Covid-19.
Lebih jelasnya, ada tiga kategori langkah-langkah pencegahan yang bisa dilakukan
oleh pimpinan perusahaan yakni:
Perusahaan untuk sementara waktu dapat menghentikan seluruh kegiatan
usahanya.
Perusahaan untuk sementara waktu dapat mengurangi sebagian kegiataan
usahanya.
Perusahaan yang tidak dapat menghentikan kegiatan usahanya, mengingat
kepentingan langsung yang berhubungan dengan Pelayanan Kesehatan, Kebutuhan
Bahan-bahan Pokok dan BBM.
Lalu dalam surat edaran tersebut juga dijelaskan untuk mengambil langkah-langkah
kebijakan tersebut, diupayakan para pimpinan perusahaan juga melibatkan pekerja
atau serikat pekerja di perusahaannya masing-masing.
Apabila dijalankan sedianya para pimpinan perusahaan tersebut bisa melaporkan
langkah kebijakan yang diambil kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Energi dan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan energi di lima wlayah kota
Administrasi DKI Jakarta dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
Page 18 of 58.
