Page 57 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MARET 2020
P. 57
Title KEPUNG GEDUNG SATE, ALIANSI BURUH JABAR TOLAK OMNIBUS LAW
Media Name gatra.com
Pub. Date 16 Maret 2020
https://www.gatra.com/detail/news/472231/hukum/kepung-gedung-sate-alia nsi-buruh-
Page/URL
jabar-tolak-omnibus-law
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Bandung, Ribuan buruh yang tergabung dalam aliansi buruh Jawa Barat menggelar
aksi di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (16/3/2020).
Dalam aksi itu buruh menolak rencana pemerintah mengesahkan Omnibus Law
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar Roy Jinto menilai
sejak awal penyusunan RUU Cipta Kerja itu sudah bermasalah. Pasalnya,
pembahasan tidak melibatkan dari unsur serika buruh sebagai elemen paling
merasakan dampaknya.
"Pemerintah pada tanggal 12 Februari 2010 secara resmi memasukkan draf RUU ke
DPR, yang mana dalam pembuatannya tidak melibatkan buruh. Mereka hanya
melibatkan penguasa dengan dalih Investasi," papar Roy.
Lebih jauh, Roy menuntut Pemerintah untuk membatalkan Omnibus Law RUU Cipta
Kerja dan menarik usulan dari DPR RI.
"Kami juga menuntut DPR RI untuk menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan
mengembalikan usulan RUU CILAKA tersebut kepada Pemerintah," tegasnya.
Jinto juga menegaskan menuntut Gubernur Jabar dan DPRD Jabar untuk membuat
surat Penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja kepada Presiden RI dan DPR RI.
Ia menyatakan RUU Omnibus Law Cilaka sebenarnya adalah Revisi UU No. 13
Tahun 2003 yang dibungkus dengan cover cipta kerja agar buruh dan rakyat
terkecoh dengan judulnya.
Omnibus Law, Serikat Pekerja: Pemerintah Tak Transparan "Isinya itu memiskinkan
buruh dan rakyat atas nama UU dengan hilangnya kepastian pekerjaan, kepastian
penghasilan, dan kepastian jaminan sosial. Oleh karena itu sudah seharusnya kaum
buruh, elemen mahasiswa dan kelompok masyarakat Lainnya menyatakan menolak
RUU Cilaka ini secara bersama-sama," tegas Jinto.
Beberapa subtansi isi RUU Cilaka yang menjadi alasan buruh untuk menolak: 1.
Masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) tidak punya skill bekerja, apalagi dengan
dihapusnya wajib izin Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
2. Hubungan Kerja dengan sistem kerja PKWT dan Outsourcing untuk semua jenis
Page 56 of 58.
