Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MARET 2020

pekerjaan tanpa ada batasan waktu (seumur hidup) 3. Hilangnya Upah Minimum,
dengan dihapusnya Upah Minimum Kabupaten/Kota UMK dan UMSK, serta
berlakunya Upah Perjam (satuan waktu) , Upah Borongan (satuan hasil) dan Upah
Industry Padat Karya.

4. Dihapusnya kewajiban perusahaan untuk membuat struktur dan skala upah.

5. PHK dipermudah dengan sistem (easy hiring, easy firing) dengan menghapus
pasal kewajiban mencegah PHK, dan prosedur PHK.

6. Dihapusnya Hak Cuti Yang Harus Dibayar Oleh Perusahaan antara lain RUU
CILAKA ini menghapus hak cuti haid, gugur kandungan, cuti melahirkan, cuti
menjalankan ibadah, cuti menikah, cuti menikahkan anak, cuti mengkhitankan
anak/membaptiskan anak, cuti menjalankan tugas negara, cuti menjalankan tugas
serikat pekerja dll 7. Dihapusnya Hak Buruh untuk mengajukan gugatan ke PHI
apabila terjadi PHK sepihak 8. Hilangnya Pesangon karena dengan sistem kerja
kontrak/PKWT dan Outsourcing selamanya maka secara otomatis tidak ada
kewajiban perusahaan membayar pesangon; 9. Penghargaan Masa Kerja berkurang
dan penggantian hak di hapus 10. Hilangnya sanksi pidana dalam pelanggaran hak
normatif pekerja/buruh 11. Hilangnya Jaminan sosial dengan sistem hubungan kerja
yang fleksibel dan sistem upah perjam, borongan maka jaminan kesehatan, jaminan
hari tua, jaminan pensiun akan hilang Jika pemerintah dan DPR keukeuh membahas
RUU tersebut pada tanggal 23 Maret 2020 mendatang, buruh mengancam bakal
menggelar mogok nasional.

"Kita mengagendakan untuk mogok di setiap daerah dan juga nasional. Kalau
omnibus law ini dipaksa untuk dilaksanakan. Karena tanggal 23 maret nanti ada
paripurna. Kita mendorong agar omnibus law cipta kerja ini tidak dibahas. Tapi
kalau DPR RI tetap membahas, kita akan melakukan mogok daerah dan mogok
nasional," pungkasnya.

Reporter: Kendra Adnan Editor: Bernadetta Febriana.

Page 57 of 58.