Page 162 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2020
P. 162
Title POIN-POIN RUU OMNIBUS LAW KETENAGAKERJAAN YANG DIKELUHKAN PEKERJA
Media Name kumparan.com
Pub. Date 18 Januari 2020
https://kumparan.com/kumparanbisnis/poin-poin-ruu-omnibus-law-ketenaga kerjaan-
Page/URL
yang-dikeluhkan-pekerja-1sfN4Ad9Wyt
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak tegas pengesahan Rancangan
Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang rencananya akan
dilakukan pemerintah pada minggu-minggu ini. Ketua Harian KSPI Muhamad Rusdi
menyampaikan poin-poin RUU Omnibus Law klaster Ketenagakerjaan yang dinilai
merugikan buruh. Pertama, terkait soal hubungan status kerja yang semakin
fleksibel.
Sebenarnya poin mengenai hubungan status kerja ini telah tertuang di Undang-
Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Mereka pun juga menolak. Dalam
UU ini status hubungan kerja bersifat outsourcing, kontrak dalam jangka waktu
tertentu.
"Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 PKKT (Perjanjian Kerja Kontrak Tertentu).
Kontrak saja menolak karena tidak ada kepastian dalam jangka waktu. Ini sikap
kami pasti dengan tegas menolak," tegasnya saat ditemui di Kantor LBH Jakarta,
Sabtu (18/1).
Poin kedua soal aturan upah minimum. Rusdi bilang, di dalam RUU 'sapu jagat'
pengupahan pekerja akan berdasarkan jam kerja. Menurutnya, pengupahan
berdasarkan jam kerja akan merugikan buruh pada saat ada kepentingan khusus
seperti haji maupun pada saat sakit.
"Nah ketika upah ini per jam bagaimana terhadap jaminan kesehatan, bagaimana
menghitung jaminan hari tua, bagaimana ketika kami tidak bekerja bukan atas
kemauan kami. Contoh sedang berangkat haji, istri melahirkan dan lain sebagainya
atau mungkin sakit. Ini semakin tidak berpihak kepada pekerja itu sendiri," jelasnya.
Lalu ketiga soal penghapusan pesangon. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pekerja
Indonesia (Aspek) Indonesia Sabda Pranawa Djati menyebutkan, dalam UU sapu
jagat klaster ketenagakerjaan tidak memberikan pesangon pada buruh. Aturan ini
dinilai lebih buruk dibanding UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.
"Pesangon akan dihilangkan ini yang harus dicermati bahwa mereka tidak
menggunakan pesangon tapi menggunakan kompensasi," tambahnya.
Page 161 of 267.
