Page 158 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2020
P. 158

Title          OMNIBUS LAW 'CILAKA' SAMA SEPERTI ROMUSA PADA ZAMAN KOLONIAL
               Media Name     rmol.id
               Pub. Date      18 Januari 2020
                              https://politik.rmol.id/read/2020/01/18/418024/omnibus-law-cilaka-sama -seperti-
               Page/URL
                              romusa-pada-zaman-kolonial
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative












               Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut pemerintah untuk tidak
               mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

               Sekjen KSPI Muhammad Rusdi menyampaikan, dirinya menyebut undang-undang
               tersebut sebagai 'Cilaka' pelesetan Cipta Lapangan Kerja, lantaran dianggap akan
               mencelakai para buruh ke depan.

               Rusdi menambahkan undang-undang tersebut dianggap bermaksud untuk
               menjadikan sejumlah perusahaan besar hanya mengandalkan outsourching
               ketimbang menjadikan pegawainya sebagai pegawai tetap.

               "Omnibus Law Cipta Lapangan ini membuat hubungan kerja atau pasar kerja
               menjadi semakin fleksibel atau liberal, saat ini yang status pegawai tetap secara
               perlahan-lahan akan dikurangi terus-menerus dan digantikan dengan hubungan
               kerja yang bersifat kontrak kemudian outsourcing dan pemagangan," ucap Rusdi di
               Gedung LBH Pusat, Jakarta Pusat, Sabtu (18/1).

               Pihaknya mengatakan bahwa oursourching atau pemagangan sangat merugikan
               kaum buruh, hal itu dikarenakan buruh tidak akan mendapatkan pesangon dan juga
               jaminan sosial yang layak.

               "Maka dengan Omnibus Law ini pemagangan akan merajalela," tambahnya.

               Rusdi menambahkan pemagangan yang dimaksud bukan kepada yang masih duduk
               di bangku sekolah maupun kuliah, melainkan seluruh sarjana akan diberlakukan
               pemagangan terlebih dahulu di sejumlah perushaan.

               "Karena dianggap tidak punya kompetensi mereka magang dulu nanti bisa tiga
               bulan, enam bulan, setahun dua tahun, bisa diperpanjang terus-menerus seperti
               outsourcing. Kalau ini terjadi bukan hanya nasib buruh yang hilang kesejahteraan,
               tapi juga nasib anak bangsa ini makin tidak jelas, bekerja tapi miskin," tuturnya.

               "Ini tidak ada bedanya dengan pada zaman kolonialism, seperti praktik kerja paksa
               atau romusa atau tanam paksa," tandas Rusdi mengunci komentarnya.




                                                      Page 157 of 267.
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163