Page 179 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2020

Secara substansi kedua pihak sudah oke, maka akan kita segerakan untuk
diselesaikan. Semoga EPS ini dapat segera ditandatangani untuk menjamin
perlindungan lebih baik bagi pekerja migran kita di Korsel,” kata Menaker Ida.

Menaker Ida menambahkan, selain perundingan finalisasi renewal EPS, forum JWG
nanti juga akan membicarakan masalah legal drafting (keabsahan hukum) dari
kedua negara. Tim Pemerintah Indonesia direncanakan akan mengirim utusan dari
Kemnaker, Kemlu dan BNP2TKI

Menaker Ida mengungkapkan perundingan pembaharuan dokumen MoU oleh
Indonesia dan Korsel telah berlangsung sejak 2015. Lamanya proses negosiasi
disebabkan adanya usulan revisi/tambahan klausul untuk dapat meningkatkan
perlindungan PMI. Sementara itu, format MoU penempatan EPS ini sudah template
untuk ke-16 negara pengirim, termasuk Indonesia.

“Pada prinsipnya, Indonesia dapat menyetujui substansi teknis di dalam counter-
draft MoU yang telah disampaikan oleh pihak Korsel sebelumnya. Tetapi masih
terdapat beberapa poin substansi legal drafting yang perlu mendapatkan
kesepakatan dari kedua belah pihak,” ujarnya.

"Pengiriman PMI ini sudah dilakukan sejak tahun 2007. Mou ini sudah habis masa
berlakunya sejak tahun 2015, tetapi secara otomatis bisa diperpanjang masa
berlakunya. Dengan adanya regulasi PMII yang baru ini, maka perlu adanya
adjustment," lanjut Menaker Ida.

Menaker Ida menjelaskan melalui skema sistem izin kerja EPS, PMI yang bekerja di
Korsel akan memperoleh perlakuan dan hak yang sama sebagaimana tenaga kerja
Korsel sesuai dengan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan yang berlaku di Korsel.
Jadi, EPS ini memiliki sistem yang mencakup mengenai penempatan dan
perlindungan PMI di Korsel.

"Penempatan melalui skema EPS meliputi lima sektor yaitu manufaktur, konstruksi,
jasa, perikanan, dan pertanian. Hanya saja, hingga saat ini Indonesia baru
menempatkan di sektor manufaktur dan perikanan," pungkas Menaker Ida. Ant/ils

Page 178 of 267.