Page 184 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2020
P. 184
pemerintah Indonesia direncanakan akan mengirim utusan dari Kemnaker, Kementerian
Luar Negeri (Kemlu) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia (BNP2TKI).
Ida mengungkapkan, perundingan pembaharuan dokumen MoU oleh Indonesia dan
Korsel sendiri telah berlangsung sejak 2015. Lamanya proses negosiasi disebabkan
adanya usulan revisi/tambahan klausul untuk dapat meningkatkan perlindungan PMI.
Sementara itu, format MoU penempatan EPS ini sudah template untuk ke-16 negara
pengirim, termasuk Indonesia.
"Pada prinsipnya, Indonesia dapat menyetujui substansi teknis di dalam counter-draft
MoU yang telah disampaikan oleh pihak Korsel sebelumnya. Tetapi masih terdapat
beberapa poin substansi legal drafting yang perlu mendapatkan kesepakatan dari kedua
belah pihak," ujarnya.
"Pengiriman PMI ini sudah dilakukan sejak tahun 2007. Mou ini sudah habis masa
berlakunya sejak tahun 2015, tetapi secara otomatis bisa diperpanjang masa
berlakunya. Dengan adanya regulasi PMII yang baru ini, maka perlu adanya
adjustment, " lanjut Ida.
Ida menjelaskan, melalui skema sistem izin kerja EPS, PMI yang bekerja di Korsel akan
memperoleh perlakuan dan hak yang sama sebagaimana tenaga kerja Korsel sesuai
dengan Undang-undang (UU) Ketenagakerjaan yang berlaku di Korsel. Jadi, EPS ini
memiliki sistem yang mencakup mengenai penempatan dan perlindungan PMI di Korsel.
"Penempatan melalui skema EPS meliputi lima sektor yaitu manufaktur, konstruksi, jasa,
perikanan, dan pertanian. Hanya saja, hingga saat ini Indonesia baru menempatkan di
sektor manufaktur dan perikanan, " kata Ida.
Lindungi ABK
Ida mengatakan, selain masalah EPS, pihaknya juga menyinggung masalah pentingnya
perlindungan bagi awak kapal (ABK) mengingat awak kapal itu berada di luar skema
EPS dan kondisinya rentan sekali. "Kami minta Kemnaker Korsel juga memberikan
pelindungan bagi ABK dari Indonesia. Bahkan, kalau bisa ada Mou terpisah, " ujar Ida.
Ida kembali perlindungan ABK Indonesia yang bekerja di kapal panjang menindaklanjuti
permintaan Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan Presiden Korsel Moon Jae-in,
akhir November 2019.
Sementara Wamen Korsel, Im Seo-Jeong menyatakan komitmennya untuk memberikan
perlindungan terhadap para ABK Indonesia dan memastikan pemerintah Korsel selalu
mengutamakan keselamatan. Bahkan akan segera mempersiapkan Desk pengaduan
bagi ABK Indonesia di Korsel.
"Kami berupaya agar ABK dapat bekerja dengan baik. Meski perlindungan bagi ABK
bukan ranah kami, tetapi mereka akan mengkoordinasikan kepada Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP) Korsel, untuk menjadi perhatian," ujar Im Seo-Jeong
seraya berharap Atnaker Indonesia di Korsel terus intens berkoordinasi dengan KKP
Korsel.
Page 183 of 267.
