Page 188 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2020
P. 188
Menurut Ida, kedua negara berkomitmen meningkatkan pelindungan, sehingga Mou
EPS tersebut nantinya ada penambahan-penambahan.
"Yang mana perlu adanya kompromi dari Korsel. Secara substansi kedua pihak
sudah oke, maka akan kita segerakan untuk diselesaikan. Semoga EPS ini dapat
segera ditandatangani untuk menjamin perlindungan lebih baik bagi pekerja migran
kita di Korsel," kata Ida.
Ida menambahkan, selain perundingan finalisasi renewal EPS, forum JWG nanti juga
akan membicarakan masalah legal drafting (keabsahan hukum) dari kedua negara.
Tim pemerintah Indonesia direncanakan akan mengirim utusan dari Kemnaker,
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
Ida mengungkapkan, perundingan pembaharuan dokumen MoU oleh Indonesia dan
Korsel sendiri telah berlangsung sejak 2015. Lamanya proses negosiasi disebabkan
adanya usulan revisi/tambahan klausul untuk dapat meningkatkan perlindungan
PMI. Sementara itu, format MoU penempatan EPS ini sudah template untuk ke-16
negara pengirim, termasuk Indonesia.
"Pada prinsipnya, Indonesia dapat menyetujui substansi teknis di dalam counter-
draft MoU yang telah disampaikan oleh pihak Korsel sebelumnya. Tetapi masih
terdapat beberapa poin substansi legal drafting yang perlu mendapatkan
kesepakatan dari kedua belah pihak," ujarnya.
"Pengiriman PMI ini sudah dilakukan sejak tahun 2007. Mou ini sudah habis masa
berlakunya sejak tahun 2015, tetapi secara otomatis bisa diperpanjang masa
berlakunya. Dengan adanya regulasi PMII yang baru ini, maka perlu adanya
adjustment, " lanjut Ida.
Ida menjelaskan, melalui skema sistem izin kerja EPS, PMI yang bekerja di Korsel
akan memperoleh perlakuan dan hak yang sama sebagaimana tenaga kerja Korsel
sesuai dengan Undang-undang (UU) Ketenagakerjaan yang berlaku di Korsel. Jadi,
EPS ini memiliki sistem yang mencakup mengenai penempatan dan perlindungan
PMI di Korsel.
"Penempatan melalui skema EPS meliputi lima sektor yaitu manufaktur, konstruksi,
jasa, perikanan, dan pertanian. Hanya saja, hingga saat ini Indonesia baru
menempatkan di sektor manufaktur dan perikanan, " kata Ida.
Lindungi ABK
Ida mengatakan, selain masalah EPS, pihaknya juga menyinggung masalah
pentingnya perlindungan bagi awak kapal (ABK) mengingat awak kapal itu berada di
luar skema EPS dan kondisinya rentan sekali. "Kami minta Kemnaker Korsel juga
memberikan pelindungan bagi ABK dari Indonesia. Bahkan, kalau bisa ada Mou
terpisah, " ujar Ida.
Page 187 of 267.
