Page 193 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2020

UMKM dan masyarakat, serta penggunaan teknologi digital untuk mengurangi beban
administrasi.

Beberapa tahun terakhir pemerintah sudah mulai membangun regulasi untuk
mengurangi beban adminsitrasi bagi pelaku usaha start up atau rintisan, dan
penyederhanaan perizinan. Namun, hal itu dinilai belum cukup mampu mengurai
benang kusut regulasi UMKM di Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan RUU Omnibus Law Cipta
Lapangan Kerja dalam pengembangan investasi harus memberikan perlindungan
kuat bagi pekerja atau buruh.

"Di dada kami ada buruh. Kita fokus pada penciptaan lapangan pekerjaan dan
peningkatan pelindungan serta kesejahteraan pekerja dalam omnibus law," kata Ida
Fauziyah yang juga membuka ruang dialog dengan berdiskusi perwakilan serikat
buruh mengenai Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Menaker menjelaskan, salah satu isi pembahasan omnibus law adalah pekerja
dengan hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau
pekerja kontrak, dipastikan mendapatkan hak dan pelindungan yang sama dengan
pekerja tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Hak tersebut antara lain hak atas upah, jaminan sosial, pelindungan keselamatan
dan kesehatan kerja, dan hak atas pengakhiran atau putusnya hubungan kerja.
"Jadi tidak benar, habis kontrak tidak ada kompensasi bagi pekerja," kata Ida.

Pewarta: M Razi Rahman Editor: Ahmad Wijaya COPYRIGHT (c)2020 .

Page 192 of 267.