Page 197 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2020
P. 197
Title KEJARI KARO USUT PEMBERI KERJA YANG LALAI PADA PERLINDUNGAN BPJAMSOSTEK
Media Name suaramerdeka.com
Pub. Date 17 Januari 2020
https://www.suaramerdeka.com/news/baca/214096/kejari-karo-usut-pemberi -kerja-
Page/URL
yang-lalai-pada-perlindungan-bpjamsostek
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Mengawali tahun 2020 Kejaksaan Negeri Karo akan memetakan sekaligus
menertibkan sejumlah badan usaha, yayasan, koperasi dan pelaku ekonomi, bahkan
seluruh pemberi kerja yang ditengarai belum melakukan tanggung jawab jaminan
sosial bagi pekerjanya.
Kepala Kejaksaan Negeri Karo Denny Ahmad SH,MH dalam perbincangan saat
menerima audiensi Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan KCP Karo Dr. Sanco
Simanullang ST.,MT., IPM awal pekan ini di ruang kerjanya, mengingatkan agar
pemberi kerja melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan BPJS telah
diatur dalam Undang Undang Nomor 24 tahun 2011. "Kami segera membentuk tim
untuk memastikan hak karyawan, lalu akan turun ke lapangan, tim BPJamsostek
dan Kejaksaan," ungkap Kajari.
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan KCP Karo Dr. Sanco Simanullang ST.,MT., IPM
mengungkapkan, masih banyak ditemukan pemberi kerja yang lalai terhadap
kewajiban mendaftarkan anggotanya dalam BPJS Ketenagakerjaan Karo. "Secara
sengaja ada beberapa perusahaan melaporkan upah yang tidak benar dan ada juga
pelaporan jumlah tenaga kerja yang tidak sesuai. Itu kita sampaikan ke Pak Kajari,"
ungkap Manullang.
Dalam lingkup pembangunan proyek fisik dan jasa konstruksi, dari ratusan proyek
yang bersumber dari APBD, APBN dan Proyek Swasta di tahun 2019, banyak lolos
tanpa perlindungan jaminan sosial. "Karena belum menjadi ketentuan sebagai salah
satu persyaratan sebagaimana di Kabupaten lain, tanpa kewajiban BPJamsostek,
pencairan anggaran proyek di tolak otomatis," katanya.
Dalam sektor usaha transportasi, hampir seluruh tenaga Supir dan Kernet tidak
memiliki kartu jaminan sosial dan mereka bekerja tanpa adanya perlindungan
kecelakaan kerja. Kalau terjadi kecelakaan kerja, mereka akan membayar sendiri,
padahal seharusnya dengan iuran yang sangat minim Rp 16.800, mereka telah
mendapatkan perawatan di Rumah Sakit sampai sembuh dan kalau meninggal, saat
ini sudah ditingkatkan jaminan kematian dari Rp 24 juta menjadi Rp 42 juta.
Page 196 of 267.
