Page 198 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2020
P. 198
Title F-PPP: RUU OMNIBUS LAW JANGAN HANYA ASPEK INVESTASI
Media Name antaranews.com
Pub. Date 17 Januari 2020
https://www.antaranews.com/berita/1253630/f-ppp-ruu-omnibus-law-jangan -hanya-
Page/URL
aspek-investasi
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menilai dua Rancangan
Undang-Undang (RUU) yang masuk Omnibus Law yaitu Cipta Lapangan Kerja dan
Perpajakan yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020,
jangan hanya memikirkan aspek investasi saja.
"Jangan hanya memikirkan aspek investasi tapi mengorbankan manusianya atau
tenaga kerjanya," kata Baidowi di Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan F-PPP setuju kalau Omnibus Law bertujuan untuk memperlancar
investasi dan perekonomian namun harus berkeadilan bagi para tenaga kerja.
Menurut Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu, meskipun pemerintah
menyebut RUU Omnibus Law sebagai super prioritas namun belum tentu
pembahasannya cepat dan segera disahkan menjadi UU.
Baidowi menilai cepat atau lambat pembahasannya, bergantung dari komunikasi
dan kesepahaman antara pemerintah dan DPR RI.
"Sebenarnya di ketentuan UU tidak ada istilah super prioritas, yang ada hanya
prioritas, paling yang membedakan hanya urutannya saja," ujarnya.
Sebelumnya, Rapat Kerja (Raker) Badan Legislasi (Baleg) bersama Menteri Hukum
dan HAM, serta DPD RI pada Kamis (16/1) menyetujui 50 Rancangan Undang-
Undang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020.
"Pada prinsipnya 50 RUU sudah ditetapkan masuk Prolegnas prioritas 2020," kata
Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Raker bersama Menkumham dan
DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/1).
Dia mengatakan dari 9 fraksi, sebanyak 6 fraksi menyatakan bulat mendukung dan
tiga fraksi setuju dengan memberikan catatan yaitu Fraksi Partai Golkar, Fraksi
PDIP, dan Fraksi Partai NasDem.
Dari 50 RUU tersebut, terdapat dua RUU yang masuk Omnibus Law dan menjadi
prioritas untuk dibahas segera yaitu RUU tentang Cipta Lapangan Kerja dan RUU
tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.
Page 197 of 267.
