Page 203 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2020
P. 203
Adapun elemen-elemen tersebut yaitu penyederhanaan prosedur administrasi,
reformasi pajak yang terukur, membangun hubungan kolaboratif antara pelaku
UMKM dan masyarakat, serta penggunaan teknologi digital untuk mengurangi beban
administrasi.
Beberapa tahun terakhir pemerintah sudah mulai membangun regulasi untuk
mengurangi beban administrasi bagi pelaku usaha start up atau rintisan, dan
penyederhanaan perizinan. Namun, hal itu dinilai belum cukup mampu mengurai
benang kusut regulasi UMKM di Indonesia.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan RUU Cipta Lapangan Kerja
dalam pengembangan investasi harus memberikan perlindungan kuat bagi pekerja
atau buruh.
"Di dada kami ada buruh. Kita fokus pada penciptaan lapangan pekerjaan dan
peningkatan pelindungan serta kesejahteraan pekerja dalam omnibus law ,"
katanya.
Menaker menjelaskan, salah satu isi pembahasan omnibus law adalah pekerja
dengan hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau
pekerja kontrak, dipastikan mendapatkan hak dan pelindungan yang sama dengan
pekerja tetap atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).
Hak tersebut antara lain hak atas upah, jaminan sosial, pelindungan keselamatan
dan kesehatan kerja, dan hak atas pengakhiran atau putusnya hubungan kerja.
"Jadi tidak benar, habis kontrak tidak ada kompensasi bagi pekerja," kata Ida.
Pewarta: M Razi Rahman Editor: Kelik Dewanto COPYRIGHT (c)2020 .
Page 202 of 267.
