Page 202 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2020
P. 202
Title ANGGOTA DPR INGIN SEMUA PIHAK BERSABAR TERKAIT "OMNIBUS LAW"
Media Name antaranews.com
Pub. Date 17 Januari 2020
https://www.antaranews.com/berita/1253663/anggota-dpr-ingin-semua-piha k-bersabar-
Page/URL
terkait-omnibus-law
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo menginginkan berbagai pihak
bersabar menunggu Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, yang
merupakan bagian dari omnibus law yang dikonsepkan Kabinet Kerja Presiden
Joko Widodo.
"Alangkah eloknya kalau semua pihak bersabar untuk menunggu pembahasan di
parlemen," katanya di Jakarta, Jumat.
Untuk itu, ujar Rahmad, sebaiknya berbagai pihak berpikir positif terlebih dahulu
dan jangan prematur untuk mengambil sikap menolak, sedangkan draf RUU-nya
belum diterima secara resmi oleh parlemen.
Politisi PDIP itu menyadari ada kesan penolakan dari kalangan pekerja merupakan
hal wajar karena itu terkait dengan nasib mereka, tetapi lebih baik bila bersabar
terlebih dahulu.
Ia juga mengutarakan keprihatinannya terkait aksi unjuk rasa, yang rencananya
bakal dilakukan secara bergelombang oleh kalangan pekerja, karena bisa saja
demonstrasi tersebut dimanfaatkan "penumpang gelap".
Rahmad menyarankan unjuk rasa seperti itu dapat dihindari sebelum parlemen
mengkaji secara terperinci isi dari RUU Cipta Lapangan Kerja.
RUU Cipta Lapangan Kerja terdiri atas 11 klaster, antara lain penyederhanaan
perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan pemberdayaan dan
perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi
pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek
pemerintah serta kawasan ekonomi.
Sebelumnya, Peneliti Institute For Development of Economics and Finance Media
Wahyudi Askar menyampaikan omnibus law merupakan momentum untuk
menciptakan kebijakan inovatif sebagai upaya mengembangkan usaha mikro, kecil,
dan menengah (UMKM) di Indonesia.
"Memang tidak mudah menemukan fomulasi aturan pengembangan UMKM di
Indonesia. Namun demikian, setidaknya ada beberapa elemen yang harus ditangkap
oleh omnibus law ," kata Media.
Page 201 of 267.
