Page 192 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2020
P. 192
Title KOMISI IX DPR RI BENTUK TIM KAJI OMNIBUS LAW RUU CIPTA LAPANGAN KERJA
Media Name antaranews.com
Pub. Date 17 Januari 2020
https://www.antaranews.com/berita/1253580/komisi-ix-dpr-ri-bentuk-tim- kaji-omnibus-
Page/URL
law-ruu-cipta-lapangan-kerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Karena ada keresahan dari para serikat kerja, kami di Komisi IX sepakat akan
membentuk tim kecil guna membahas draf Jakarta - Komisi IX DPR RI berencana
membentuk tim kecil yang dibutuhkan dalam rangka mengkaji berbagai
permasalahan yang terdapat di dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta
Lapangan Kerja guna menjawab berbagai keresahan serikat buruh terhadap
Omnibus Law tersebut.
"Karena ada keresahan dari para serikat kerja, kami di Komisi IX sepakat akan
membentuk tim kecil guna membahas draf bersama dengan serikat buruh," kata
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades dalam rilis yang diterima di
Jakarta, Jumat.
Menurut Emanuel Melkiades, sampai saat ini pihaknya masih belum memegang
draf dari Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja yang merupakan inisiatif dari
pemerintah.
Politisi Golkar itu menegaskan bahwa posisi Komisi IX DPR RI akan selalu berpihak
pada kepentingan buruh dan tidak ingin RUU tersebut hanya menguntungkan
kepentingan perusahaan saja.
Ia memaparkan bahwa tim kecil tersebut ke depannya akan menampung berbagai
aspirasi atau keinginan kalangan buruh yang kemudian bakal disampaikan dalam
rapat kerja dengan pemerintah.
Sebelumnya, Peneliti Institute For Development of Economics and Finance Media
Wahyudi Askar menyampaikan bahwa omnibus law merupakan momentum untuk
menciptakan kebijakan inovatif sebagai upaya mengembangkan Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM) di Indonesia.
"Memang tidak mudah menemukan fomulasi aturan pengembangan UMKM di
Indonesia. Namun demikian setidaknya ada beberapa elemen yang harus ditangkap
oleh omnibus law," kata Media lewat diskusi online Indef di Jakarta, Rabu (15/1).
Adapun elemen-elemen tersebut yaitu penyederhanaan prosedur administrasi,
reformasi pajak yang terukur, membangun hubungan kolaboratif antara pelaku
Page 191 of 267.
