Page 99 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2020
P. 99
Title PENJELASAN PEJABAT KEMENKO PEREKONOMIAN SOAL UPAH BURUH PER JAM
Media Name jpnn.com
Pub. Date 18 Januari 2020
https://www.jpnn.com/news/penjelasan-pejabat-kemenko-perekonomian-soal -upah-
Page/URL
buruh-per-jam
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Rencana penerapan upah buruh per jam yang akan dituangkan ke dalam RUU
Omnibus Law klaster Cipta Lapangan Kerja, menuai polemik. Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) menolak aturan tersebut.
KSPI mengkhawatirkan upah minimum akan hilang jika terjadi perubahan sistem
upah menjadi per jam, karena dapat menyebabkan pengurangan upah yang
merugikan para pekerja.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Susiwijono memastikan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tidak akan menurunkan
upah minimum pekerja sehingga masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir.
"Upah minimum tidak turun, dipastikan tidak turun. Itu dulu prinsipnya. Jadi jangan
ada ke kekhawatiran di mana-mana nanti wah ini akan terjadi penurunan upah
minimum," katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (17/1).
Dijelaskan Susiwijono bahwa upah minimum itu juga tidak dapat ditangguhkan
sehingga perusahaan wajib memenuhi ketentuan upah minimum terlepas dari
kondisi perusahaan tersebut.
Menurutnya, nilai upah minimum justru berpotensi semakin naik dengan ditentukan
berdasarkan pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah sehingga lebih
proporsional.
"Tidak dibikinkan secara nasional tapi mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi
masing-masing daerah per provinsi yang selama ini juga ada angkanya dari BPS,"
ujarnya.
Di sisi lain, peraturan terkait upah minimum tersebut hanya berlaku bagi pegawai
baru dengan masa kerja kurang dari satu tahun serta akan disesuaikan untuk yang
memiliki kompetensi lebih.
Page 98 of 267.
