Page 115 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 MEI 2019
P. 115

Title         PERUSAHAAN TIDAK BAYARKAN THR KEAGAMAAN, SIAP-SIAP SANKSI MENUNGGU
                Media Name    bisnis.com
                Pub. Date     17 Mei 2019
                Page/URL      https://ekonomi.bisnis.com/read/20190517/12/923902/perusahaan-tidak-ba yarkan-thr-
                              keagamaan-siap-siap-sanksi-menunggu
                Media Type    Pers Online
                Sentiment     Positive













               JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. 2
               Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2019
               kepada para gubernur di seluruh Indonesia.

               Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mengatakan bahwa pemberian THR
               Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksakan pengusaha kepada pekerja
               atau karyawan.

               "Hal ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja atau buruh dan keluarganya
               dalam merayakan hari raya keagamaan," ujarnya dikutip dari keterangan resmi, Jumat
               (17/5/2019).

               Dalam SE yang diterbitkan itu, apabila pengusaha terlambat atau tidak membayar THR
               Keagamaan dikenai sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
               Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi
               Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

               Pasal 3 dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan itu menyebutkan perusahaan dapat
               dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha,
               penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan
               kegiatan usaha, apabila melanggar perbuatan salah satunya terkait dengan tidak
               membayarkan THR Keagamaan kepada karyawan atau buruh.

               Selain menteri, pemberian sanksi administratif dapat dikeluarkan oleh gubernur, bupati,
               walikota, dan pejabat berwenang lainnya.

               Berkenaan dengan hal itu, Menaker meminta para gubernur untuk senantiasa
               memperhatikan, mengawasi, dan menegaskan kepada para pengusaha di wilayahnya
               untuk melaksanakan pembayaran THR tepat waktu. Sementara untuk mengantisipasi
               timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan, Menaker Hanif
               Dhakiri berharap masing-masing provinsi membentuk Pos Komando Satuan Tugas
               (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum
               Tunjangan Hari Raya Tahun 2019.




                                                      Page 114 of 150.
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120