Page 118 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 MEI 2019
P. 118

Title         MENKEU PASTIKAN DAERAH MULAI SUSUN ATURAN PENCAIRAN THR PNS
                Media Name    cnnindonesia.com
                Pub. Date     17 Mei 2019
                Page/URL      https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190517095818-532-395657/menkeu-
                              pastikan-daerah-mulai-susun-aturan-pencairan-thr-pns
                Media Type    Pers Online
                Sentiment     Positive







               Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan beberapa kepala
               daerah sudah mulai menyusun peraturan yang menjadi payung hukum pencairan
               Tunjangan Hari Raya ( THR ) bagi Pegawai Negeri Sipil ( PNS ). Meski, perubahan
               atau revisi Peraturan Pemerintah (PP) terkait pencairan THR masih difinalisasi oleh
               kementeriannya.

               "Revisi PP tetap jalan, tapi kami sudah sampaikan ke kepala daerah, sehingga

               mereka sudah bisa melakukan peraturan kepala daerah. Masih proses," ujar Sri
               Mulyani di kantornya, Kamis (16/5) malam.

               Sebelumnya, Kementerian Keuangan melakukan revisi PP Nomor 35 Tahun 2019
               tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016
               tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada PNS, Prajurit
               Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
               Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

               Selain itu mereka juga merevisi PP Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian THR
               kepada PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
               Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan. Revisi
               dilakukan atas permintaan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.


               Pasalnya, salah satu poin di kedua PP mensyaratkan peraturan daerah (perda)
               sebagai aturan turunan pencairan THR bagi PNS di daerah. Padahal, menurut
               Tjahjo, syarat perda justru bisa menghambat proses pencairan. Sebab,
               pembentukan perda biasanya memakan waktu.

               Untuk itu, Tjahjo mengusulkan agar poin syarat perda tersebut direvisi di kedua PP.
               Sebagai pengganti, pemerintah daerah cukup mengeluarkan perkada, misalnya
               Peraturan Gubernur (Pergub) dan Peraturan Bupati (Perbup) untuk mencairkan
               bonus kepada para abdi negara.





                                                      Page 117 of 150.
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123