Page 135 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 MEI 2019
P. 135
perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan," tulis Menaker
dalam Surat Edaran itu.
Dalam SE itu juga disebutkan, apabila pengusaha terlambat atau tidak membayar
THR Keagamaan dikenai sanksi admistrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian
Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang
pengupahan.
Berkenaan dengan hal itu, Menaker meminta para gubernur untuk senantiasa
memperhatikan, mengawasi, dan menegaskan kepada para pengusaha di
wilayahnya untuk melaksanakan pembayaran THR tepat waktu.
Sementara untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran
THR Keagamaan, Menaker Hanif Dhakiri berharap masing-masing provinsi
membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan
Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Tahun 2019.
Page 134 of 150.
