Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 MEI 2019
P. 74

Title         MENCONTOH BALI SOAL PERLINDUNGAN PEKERJA RENTAN
                Media Name    beritagar.id
                Pub. Date     18 Mei 2019
                Page/URL      https://beritagar.id/artikel/berita/mencontoh-bali-soal-perlindungan-p ekerja-rentan
                Media Type    Pers Online
                Sentiment     Positive








               Rencana provinsi Bali untuk mengentaskan persoalan ketenagakerjaan lokal dinilai
               layak menjadi contoh bagi perlindungan pekerja rentan secara nasional. Hal itu
               disampaikan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, M Aditya Warman.

               "Karena hampir 1,9 juta pekerja di Bali ini, 90 persen bekerja di UMKM. Ini
               harapannya untuk menyampaikan agar rakyat sejahtera, produktif, punya vokasi
               bagus dan terlindungi empat program. Yakni jaminan kematian, ketenagakerjaan,
               hari tua, dan pensiun," kata Aditya (14/5).

               Sebelumnya, selang seminggu usai peringatan May Day, Ketua Komisi IV DPRD Bali,
               Nyoman Parta (7/5), mengatakan pihaknya sedang membahas persiapan untuk
               membuat perda tentang perlindungan ketenagakerjaan. Ini merupakan respons
               positif pemerintah Bali terhadap tuntutan para buruh lokal untuk melindungi
               pekerja.

               Adapun isi rencana Perda itu mencakup setidaknya empat poin. Pertama, menukil
               laman Serikat Pekerja Nasional, menyangkut tentang sistem pengupahan selama ini
               hanya memakai atau di bawah upah minimum provinsi (UMP). Padahal, UMP
               merupakan patokan terkecil untuk menyusun Upah Minimum Kabupaten/Kota
               (UMK).

               Kedua, menyangkut hubungan tenaga kerja dan perusahaan. Masih banyak
               perusahaan mempekerjakan karyawannya dengan sistem kontrak dan pekerja
               harian. "Seharusnya pekerjaan yang tidak di-outsourcing-kan, malah di-outsourcing-
               kan," ujar Parta.

               Ketiga, Ranperda akan memuat tentang parameter nilai atau angka yang diberikan
               ketika menentukan jumlah gaji layak untuk pekerja dengan mempertimbangkan
               sejumlah faktor lokal.

               Di antaranya, "Komponen sosial-budaya dimasukkan sebagai bagian dari kebutuhan
               hidup layak, sehingga upah pekerja di Bali lebih layak," jelas Parta. Lalu, akan
               dibuat bentuk pengupahan dengan sistem sektoral. Terutama pada sektor paling
               menonjol di Bali seperti pariwisata, industri kreatif, dan lainnya.





                                                       Page 73 of 150.
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79