Page 75 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 MEI 2019
P. 75
Terakhir, Gubernur Bali Wayan Koster juga berjanji akan memprioritaskan program
jaminan sosial ketenagakerjaan, sekaligus memetakan pendidikan dan pelatihan
bagi tenaga kerja di Bali.
Pasalnya menurut dia, ihwal terpenting dalam ketenagakerjaan selain jaminan
sosial, adalah lapangan kerja dan pendidikan vokasional untuk memberikan
keterampilan kerja bagi masyarakat.
Aditya berpendapat, inisiatif Provinsi Bali patut dicontoh lantaran sejalan dengan
program solusi pemerintah pusat untuk meningkatkan kapabilitas pekerja.
Khususnya untuk mendidik pengangguran agar mendapat kesempatan bekerja
kembali.
Jika menilik data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016, jumlah tenaga kerja
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Bali hanya sebesar 972 ribu pekerja.
Artinya, merunut pernyataan Aditya, jumlah pekerja UMKM di Bali yang naik dua kali
lipat dalam tiga tahun terakhir, boleh jadi telah mengurangi jumlah pengangguran.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memang pernah mengatakan, UMKM
merupakan elemen penting bagi perekonomian Indonesia. Data sepanjang 2017
menunjukkan keberadaan UMKM mampu menyerap 96,99 persen pekerja serta
berkontribusi sebesar 62,58 persen terhadap PDB.
Akan tetapi, bukan tak ada masalah. Banyak perusahaan nakal masih melanggar
undang-undang ketenagakerjaan.
Di Indonesia, meskipun BPS mencatat ada 23 juta pekerja atau 20 persen berstatus
berusaha sendiri per Agustus 2017, 40 persen atau 48 juta lebih penduduk mencari
nafkah sebagai pekerja formal berstatus buruh, pegawai, atau karyawan.
Sementara, di luar pekerja yang tidak dibayar sesuai UMP, masih banyak karyawan
belum terpenuhi haknya sesuai aturan pemerintah.
Hasil survei BPS tahun 2018 menunjukkan, Dari 49,3 juta pekerja formal, terdapat
37,9 juta (77 persen) yang tidak mendapat jaminan pensiun dan 36 juta lebih (73
persen) tak punya jaminan hari tua dari tempatnya bekerja.
Bahkan, Survei Angkatan Kerja Nasional BPS 2018 mencatat, lebih dari 50 persen
pekerja formal di berbagai lembaga tidak menerima jaminan kesehatan dan
kematian.Terbanyak adalah pekerja lembaga nirlaba seperti yayasan dan LSM (82,3
persen).
Persoalan itu belum termasuk masalah ketenagakerjaan yang membayangi para
pekerja informal---di luar pekerja yang berusaha sendiri.
Misalnya, selain buruh tidak tetap atau pegawai kontrak, menurut Aliansi Jurnalis
Page 74 of 150.
