Page 75 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 MEI 2019
P. 75

Terakhir, Gubernur Bali Wayan Koster juga berjanji akan memprioritaskan program
               jaminan sosial ketenagakerjaan, sekaligus memetakan pendidikan dan pelatihan
               bagi tenaga kerja di Bali.

               Pasalnya menurut dia, ihwal terpenting dalam ketenagakerjaan selain jaminan
               sosial, adalah lapangan kerja dan pendidikan vokasional untuk memberikan
               keterampilan kerja bagi masyarakat.

               Aditya berpendapat, inisiatif Provinsi Bali patut dicontoh lantaran sejalan dengan
               program solusi pemerintah pusat untuk meningkatkan kapabilitas pekerja.
               Khususnya untuk mendidik pengangguran agar mendapat kesempatan bekerja
               kembali.

               Jika menilik data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016, jumlah tenaga kerja
               Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Bali hanya sebesar 972 ribu pekerja.
               Artinya, merunut pernyataan Aditya, jumlah pekerja UMKM di Bali yang naik dua kali
               lipat dalam tiga tahun terakhir, boleh jadi telah mengurangi jumlah pengangguran.

               Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memang pernah mengatakan, UMKM
               merupakan elemen penting bagi perekonomian Indonesia. Data sepanjang 2017
               menunjukkan keberadaan UMKM mampu menyerap 96,99 persen pekerja serta
               berkontribusi sebesar 62,58 persen terhadap PDB.

               Akan tetapi, bukan tak ada masalah. Banyak perusahaan nakal masih melanggar
               undang-undang ketenagakerjaan.

               Di Indonesia, meskipun BPS mencatat ada 23 juta pekerja atau 20 persen berstatus
               berusaha sendiri per Agustus 2017, 40 persen atau 48 juta lebih penduduk mencari
               nafkah sebagai pekerja formal berstatus buruh, pegawai, atau karyawan.

               Sementara, di luar pekerja yang tidak dibayar sesuai UMP, masih banyak karyawan
               belum terpenuhi haknya sesuai aturan pemerintah.

               Hasil survei BPS tahun 2018 menunjukkan, Dari 49,3 juta pekerja formal, terdapat
               37,9 juta (77 persen) yang tidak mendapat jaminan pensiun dan 36 juta lebih (73
               persen) tak punya jaminan hari tua dari tempatnya bekerja.

               Bahkan, Survei Angkatan Kerja Nasional BPS 2018 mencatat, lebih dari 50 persen
               pekerja formal di berbagai lembaga tidak menerima jaminan kesehatan dan
               kematian.Terbanyak adalah pekerja lembaga nirlaba seperti yayasan dan LSM (82,3
               persen).

               Persoalan itu belum termasuk masalah ketenagakerjaan yang membayangi para
               pekerja informal---di luar pekerja yang berusaha sendiri.

               Misalnya, selain buruh tidak tetap atau pegawai kontrak, menurut Aliansi Jurnalis





                                                       Page 74 of 150.
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80