Page 229 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 ApRIL 2019

Title SAID IQBAL: PERTEMUAN DENGAN JOKOWI TAK TERKAIT PILPRES
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 26 April 2019
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190426191758-32-390007/said-iq bal-
Page/URL
pertemuan-dengan-jokowi-tak-terkait-pilpres
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

SAID IQBAL: PERTEMUAN DENGAN JOKOWI TAK TERKAIT PILPRES

Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan
pertemuan dirinya bersama pemimpin organisasi buruh dengan Presiden Joko Widodo di
Istana Kepresidenan Bogor, tak ada kaitannya dengan dukungan usai gelaran Pilpres 2019 .

Said menyatakan pertemuan dengan Jokowi itu terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Menurutnya, Jokowi telah setuju dengan usulan
revisi itu.

"(Pertemuan membahas) Revisi PP Nomor 78, tidak ada kaitannya dengan (dukungan usai)
Pilpres. Presiden Jokowi setuju PP Nomor 78 direvisi," kata Said kepada CNNIndonesia.com
lewat pesan singkat, Jakarta, Jumat (26/4).

Said menegaskan KSPI adalah pendukung calon presiden 02 Prabowo Subianto karena telah
menandatangani kontrak politik. Meskipun demikian, kata Said, KSPI tetap berterima kasih
kepada Jokowi selaku presiden karena setuju merevisi PP 78/2015.

"Revisi PP Nomor 78 sudah menjadi tuntutan buruh Indonesia dan KSPI dalam empat tahun
terakhir ini," ujarnya.

Said menyatakan pihaknya menyampaikan tiga hal terkait revisi PP 78/2015 dalam
pertemuan siang tadi. Pertama, kata Said, pemerintah harus mengembalikan hak berunding
serikat buruh dalam kenaikan upah minimum.

Presiden Jokowi bertemu jajaran pemimpin serikat buruh di Istana. (Muchlis Jr - Biro Pers
Sekretariat Presiden) Kemudian kedua mencabut formula kenaikan upah minimum dengan
inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Formula itu diganti dengan formula survei pasar yang
kemudian dibahas dalam dewan pengupahan "Ketiga memberlakukan upah minimal sektoral
secara menyeluruh dan menindak tegas perusahaan yang tidak membayar upah minimum,"
kata Said.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang juga hadir dalam pertemuan mengatakan
pemerintah menargetkan revisi PP Pengupahan bisa rampung tahun ini.

Ia menyebut Jokowi sudah memerintahkan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri untuk
membahas poin-poin substansi yang direvisi.

"Tadi baru diskusi. Substansinya presiden memerintahkan Menaker untuk segera memikirkan
hal ini. Dipikirkan dengan berbagai pihak, dari sisi pemerintah, sisi buruh dan sisi pengusaha

Page 228 of 268.