Page 45 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2021
P. 45
"Indonesia telah mengatur proses pelatihan kerja, rekrutmen, penempatan kerja, keberlanjutan
kerja, dan pengembangan karir yang adil serta tanpa diskriminasi termasuk bagi penyandang
disabilitas," ujar Ida.
Ida menegaskan Pemerintah telah mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas untuk
dipekerjakan di pemerintahan paling sedikit 2 persen dan perusahaan swasta minimal 1 persen
dari jumlah pegawai atau pekerja.
Hal tersebut sesuai UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya Pasal
53 ayat (1), dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pemberian Penghargaan Nasional kepada Perusahaan dan BUMN yang Mempekerjakan
Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.
44
