Page 108 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 08 AGUSTUS 2019
P. 108
Dalam Pasal 24 PP 78 disebutkan pekerja yang tidak bekerja karena sakit, menikah,
hingga mengambil hak istirahat juga tetap harus dibayar upahnya.
Alih-alih memotong gaji karya, Eko menyarankan para anggota direksi menjadi
pihak yang berkorban untuk membayarkan kompensasi tersebut.
"Dalam pemberian gaji ada prosedurnya, jika saya jadi direksi maka tentu sebagai
pemimpin perusahaan saya duluan menolak dibayar gaji karena terjadi insiden tsb,"
ucapnya.
Eko menilai pernyataan pemotongan gaji kemungkinan baru terlontar dari Direktur
Pengadaan Strategis 2 Djoko Rahardjo Abumanan.
"Kami belum klarifikasi tentang info tersebut, mungkin hanya kata-kTa spontanitas
dari salah satu direksi PLN," ucapnya.
Sebelumnya diberitakan, Direktur Pengadaan Strategis II PLN, Djoko Rahardjo
Abumanan bilang, perseroan harus melakukan efisiensi untuk bisa membayarkan
ganti rugi.
Satu di antaranya dengan memangkas gaji karyawan.
Dia menjelaskan, pemangkasan gaji yang dimaksudkan adalah dari insentif
kesejahteraan karyawan.
Pasalnya, dengan besaran nilai ganti rugi tersebut, keuangan PLN berpotensi
negatif. "Makanya harus hemat lagi, gaji pegawai dikurangi," ujar dia..
Page 107 of 156.
